News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tim Kuasa Hukum Wahono - Nurul Walkout dari Rakor Debat Terbuka, KPU Bojonegoro Bungkam

Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024 nomor urut 02, Setyo Wahono - Nurul Azizah, memilih walkout dari rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro, Senin malam (11/11) pukul 20.32 WIB
Selasa, 12 November 2024 - 22:48 WIB
rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro
Sumber :
  • tvOne - dewi rina

Bojonegoro, tvOnenews.com - Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024 nomor urut 02, Setyo Wahono - Nurul Azizah, memilih walkout dari rapat koordinasi dengan KPU Kabupaten Bojonegoro, Senin malam (11/11) pukul 20.32 WIB.

Joko Purwanto, didampingi kuasa hukum Hanafi, mengungkapkan bahwa undangan KPU untuk rapat koordinasi membahas debat terbuka lanjutan baru diterima pada hari yang sama. Namun, sebelum rapat selesai, mereka memutuskan untuk walkout.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Rapat koordinasi belum selesai, kami keluar dulu,” ujar Joko.

Joko menyampaikan bahwa selama rapat, pihaknya mempertanyakan dasar hukum yang digunakan KPU untuk membahas pelaksanaan debat publik pada malam itu.

“Pelaksanaan debat publik yang kami pegang sesuai dengan Berita Acara (BA) 312 tertanggal 24 September 2024, yang mengatur tanggal dan format debat yang belum dibatalkan oleh pihak manapun. Dalam BA tersebut, terdapat kesepakatan antar-paslon yang juga ditandatangani oleh KPU dan Bawaslu,” jelas Joko.

Namun, tiba-tiba KPU mengeluarkan keputusan yang mungkin menggunakan kewenangan baru untuk menyelenggarakan debat yang berbeda dengan BA 312.

“Ini berarti ada dua dasar hukum yang digunakan untuk pelaksanaan debat dengan tanggal dan format yang berbeda,” tambahnya.

Joko juga menambahkan bahwa KPU seharusnya membatalkan BA 312 sebelum menerbitkan aturan SK KPU No. 1547.

“Hal ini membuat paslon kebingungan karena ada dua aturan dengan tanggal dan format yang berbeda,” terangnya.

Karena alasan tersebut, sebagai perwakilan Paslon 02, ia bersama M. Hanafi memutuskan untuk tidak menerima SK KPU No. 1547, karena BA 312 yang mereka pegang belum dibatalkan.

M. Hanafi menambahkan, pihaknya saat ini sedang menggugat SK KPU No. 1547 ke Bawaslu Bojonegoro agar dibatalkan.

“Menurut kami, BA 312 memiliki kekuatan lebih tinggi. Itu merupakan kesepakatan bersama yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338,” kata Hanafi.

Joko Purwanto menegaskan kembali bahwa Paslon 02 menggugat SK KPU No. 1547 ke Bawaslu karena ingin tetap mengikuti prosedur dan aturan perundang-undangan. Ia juga mengajak semua pihak untuk taat pada aturan yang telah disepakati bersama.

“Kalau sudah disepakati dan dikomitmenkan, ya jalani. Jangan kemudian, jika tidak setuju, langsung naik panggung,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1, Teguh Haryono - Farida Hidayati, mengikuti rapat tersebut hingga selesai. Ketika dikonfirmasi, ia menjawab singkat dan tidak ingin berkomentar panjang.

“Kami menghadiri rapat KPU yang undangannya adalah pelaksanaan teknis debat terbuka 2024. Itu saja dulu, ya,” jelasnya.

Sementara itu, rapat yang juga dihadiri oleh Bawaslu dan stasiun televisi swasta selesai sekitar pukul 22.00 WIB tanpa kehadiran Paslon 02.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Rakor berakhir tanpa kesepakatan setelah Tim Paslon 02 memilih walkout.

Hingga pukul 23.30 WIB, ketika dimintai konfirmasi oleh awak media, KPU memilih untuk “bungkam.” (dra/gol)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, lindari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.
Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Media Belanda Soroti Keputusan Mees Hilgers Tetap Berangkat TC Timnas Indonesia Walau Tak Dapatkan Menit Bermain

Selama dua pekan, Mees Hilgers bergabung dengan 22 pemain lainnya untuk menjalani pemusatan latihan bersama John Herdman tanpa adanya pertandingan uji coba internasional. 
Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Demo Ricuh di Malioboro Yogyakarta Berujung Proses Hukum: 1 Orang Berstatus Tersangka Kepemilikan Sajam dan Bahan Peledak, 2 Positif Narkoba

Sebelumnya, polisi mengamankan 157 orang selama jalannya aksi demo di Malioboro yang berujung ricuh. Polisi melakukan pemeriksaan ketat, termasuk tes urine.
‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎BYD Atto 1 Masih Tak Tergoyahkan, Ini 10 Model Mobil Listrik Terlaris di Indonesia Oktober 2026

‎Berdasarkan data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), BYD Atto 1 mencatatkan distribusi sebanyak 4.329 unit pada Oktober 2026.
Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Potensi Atlet Muda Akuatik dan Loncat Indah Berkembang Pesat, Partisipasi Peserta IOAC 2026 Naik 20 Persen

Tak hanya soal turnamen, IOAC 2026 membawa kabar positif bagi perkembangan olahraga akuatik nasional.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menko Yusril Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal Meski Posisi Wapres Kosong, Tidak Perlu Pejabat Sementara

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahwa kekosongan posisi Wakil Presiden tidak akan menghambat jalannya pemerintahan. 
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT