Cegah Korupsi, Inspektur Utama Kemendukbangga/BKKBN Perketat Pengawasan dan Sosialisasi Program Baru

Surabaya, tvOnenews.com - Inspektur Utama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ucok Abdulrauf Damenta menegaskan pentingnya sinkronisasi, harmonisasi dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan program kerja BKKBN di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Hal ini disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja ke kantor Perwakilan BKKBN Jawa Timur. 

Dalam pertemuan tersebut, Dr Ucok menyampaikan bahwa kunjungannya merupakan bagian dari upaya pengawasan dan tindak lanjut arahan Menteri terkait pelaksanaan program di daerah.

“Kehadiran saya di sini adalah untuk memastikan bahwa seluruh program dan kebijakan nasional yang dijabarkan melalui program di daerah dapat diimplementasikan dengan baik serta mencapai target yang telah ditentukan,” ujar Dr Ucok.

Pengawasan berorientasi outcome, Dr Ucok menekankan pentingnya perubahan paradigma pengawasan, dari yang berorientasi pada output menjadi berorientasi pada outcome. Langkah ini, menurutnya bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program benar-benar memberikan dampak nyata di masyarakat.

“Seluruh program yang berkaitan dengan kebijakan nasional harus terukur keberhasilannya di tingkat daerah. Ini memerlukan pengawasan yang sistematis, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko sejak dini,” tegasnya.

Mitigasi risiko, lanjut Dr Ucok, juga menjadi langkah penting untuk mencegah potensi permasalahan, termasuk penyalahgunaan anggaran.

Baca Juga

Hutan Indonesia Terancam Perubahan Iklim, Kolaborasi Pelestarian Diperkuat

“Mitigasi risiko ini penting untuk mencegah preseden buruk yang dapat terjadi di kemudian hari,” tambahnya.

Kerjasama antar instansi dan penguatan pengawasan, Dr Ucok menekankan pentingnya sinergi antar instansi dan pemerintah daerah untuk mendukung keberhasilan program BKKBN.

“Semua pihak harus terkoordinasi dengan baik, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, hingga nasional,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi. Pengawasan ini mencakup audit kepatuhan dan audit kinerja, yang bertujuan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan sesuai sasaran.

“Pengawasan yang ketat dapat memastikan anggaran terealisasi sesuai dengan perencanaan dan sasaran yang tepat, sekaligus mencegah potensi korupsi yang mungkin terjadi,” ujarnya.

Pendampingan program sejak perencanaan dr Ucok menyebutkan bahwa pengawasan harus dimulai sejak tahap perencanaan program. BKKBN, menurutnya, juga memberikan pendampingan langsung untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan.