Partisipasi Pemilih 59,2 Persen, KPU Banyuwangi Hemat Anggaran Pilkada Rp37 Miliar

Banyuwangi, tvOnenews.com – Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 telah usai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi, telah menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi nomor urut 01 Ipuk Fiestiandani – Mujiono menjadi pemenangnya, Rabu (4/12) lalu.

Pasangan Ipuk-Muji meraup perolehan suara 52,11 persen. Sedangkan penantangnya paslon 02, Ali Makki Zaini- Ali Ruchi meraup 47,89 persen. Paslon Ipuk- Muji meraih 404.366 suara, sedangkan paslon Ali Makki-Ali Ruchi mendapat 371.688 suara. Sehingga dari perolehan suara ini, selisih perolehan suara kedua paslon yaitu 4,2 persen atau 32.678 suara.

Dengan partisipasi pemilih 59,2 persen di Pilkada Banyuwangi kali ini, mendapat kritikan dari PC PMII Banyuwangi. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat (20/12) pagi, Ketua PC PMII Banyuwangi, M Hadadalwi Nasyafiallah membenarkan kalau sudah melakukan dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi dan KPU Banyuwangi terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Banyuwangi, Rabu (18/12).

M Hadadalwi Nasyafiallah atau akrab dipanggil Nasya ini membeberkan kalau dalam dengar pendapat itu, KPU Banyuwangi menyampaikan hanya menggunakan anggaran sekitar Rp53 miliar dari dari total anggaran Rp90,2 miliar yang diterima. Sehingga ada penghematan sekitar Rp37 miliar.

“Kami menilai keefektifan penghematan anggaran itu apakah tepat. Karena lagi-lagi bahwa target kita semua adalah mengenai partisipasi memilih masyarakat yang harusnya meningkat dari pilkada 2020,” ujar Nasya.

Selain itu, lanjut Nasya, KPU Banyuwangi dinilai tidak memberikan solusi atau upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan anggaran yang sudah disiapkan untuk pesta demokrasi 27 November 2024 kemarin.

“Kami menilai tidak adanya inovasi yang dilakukan KPU untuk mengapresiasi atau memberikan reward kepada pemilih yang sudah datang ke TPS. Misalnya disiapkan kendaraan untuk pemilih yang lokasi TPS nya jauh,” beber mahasiswa pascasarjana ini.

PC PMII Banyuwangi mengapresiasi langkah KPU Banyuwangi yang melakukan efisiensi anggaran debat di tv nasional yang nilainya Rp1,8 miliar. Namun langkah tersebut ternyata dinilai juga tidak bisa mengangkat jumlah partisipasi pemilih di Banyuwangi. Padahal masyarakat juga butuh informasi dan edukasi tentang paslon yang akan dipilih.

“Contoh Probolinggo yang melakukan debat calonnya di tv nasional. Dampaknya, partisipasi pemilih bisa mencapai lebih dari 77 persen” bebernya.

Dari hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi 1 DPRD Banyuwangi, PC PMII Banyuwangi menyampaikan usulan agar KPU dan Bawaslu dijadikan Badan Adhoc. Selain itu, anggaran dana hibah Pilkada Banyuwangi tahun 2024 juga perlu diaudit.  

“Jika diperlukan, kami akan bersurat ke BPK RI untuk bisa mengaudit anggaran KPU dan Bawaslu yang berfokus pada alokasi anggaran dana hibah Pilkada 2024,” tegas Nasya.

Jika ditemukan adanya “bancakan” dalam mengaplikasikan dana anggaran ini, PMII Banyuwangi akan bersurat ke Dirkrimsus Polda Jatim untuk melakukan pemeriksaan.

“Kami sangat tidak puas dalam rapat hearing kemarin, yang dipaparkan KPU Banyuwangi hanya 16M.. sisanya ke mana,” tutup Nasya. (hoa/hen)