Alih Fungsi Gedung Bekas RSUD Kertosono Jadi Kos dan Karaoke Ilegal, Komisi IV DPRD Nganjuk akan Kembalikan Manfaatnya

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk, M. Fauzi Irwana menyayangkan penggunaan gedung bekas RSUD Kertosono untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. 

"Gedung ini seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kegiatan ilegal. Kami akan segera mengambil langkah untuk mengembalikan fungsinya sesuai kebutuhan masyarakat Nganjuk," tegasnya, Senin (06/01).

Fauzi juga membenarkan adanya penggunaan aset daerah, tidak sesuai dengan ketentuan, dasarnya laporan masyarakat, karena hal tersebut merupakan marwah kita bersama, sehingga aset Pemda harus dijaga.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Nganjuk mengakui, aset ini kosong, memang sejak tahun 2018, tidak difungsikan, sebenarnya waktu itu untuk kegiatan BNN Jawa Timur, sebagai tempat rehabilitas para korban yang kecanduan narkoba.

"Jadi, gedung bekas RSUD Kertosono, sejak tahun 2018 hingga sekarang ini, dan tidak ada penjaganya," kata Fauzi.

Lebih lanjut Fauzi mengatakan, kami datang bersama Ekspektorat dan Satpol PP, menghentikan aktivitas di gedung bekas RSUD Kertosono yang diduga jadi prostitusi dan karaoke ilegal.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim–Arab Saudi, Catatkan Potensi Transaksi Fantastis Rp6,71 triliun

"Jadi, perlu saya tegaskan kembali apa yang disampaikan Kasatpol PP benar, bahwa Pemerintah daerah belum pernah mengeluarkan ijin, untuk kegiatan apapun di gedung bekas RSUD Kertosono," tegas Fauzi.

Setelah ini akan dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk memfungsikan gedung bekas RSUD Kertosono yang bermanfaat untuk masyarakat Nganjuk.

"Dengan harapan, gedung bekas RSUD Kertosono yang merupakan aset Pemda benar-benar berfungsi untuk manfaat masyarakat Nganjuk," pungkas Fauzi. (kso/hen)