Kuasai Lahan Ilegal Gunung Ijen, Tiga Warga Bondowoso Diproses Hukum

Lahan yang dikuasai ditanami non tanaman kayu, berupa sayur kol dan kentang sehingga meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, mengingat kawasan Ijen pernah dilanda banjir bandang pada tahun 2020 dan 2023 akibat kegiatan alih fungsi lahan yang tidak terkendali oleh oknum masyarakat setempat. 

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTPN I Regional 5 memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengoptimalkan aset negara. JCE merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung program Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yakni Bondowoso Republik Kopi (BRK) Hal ini juga bertujuan menjadikan kawasan Ijen sebagai pusat produksi kopi specialty dunia. 

Saat ini, perusahaan telah mengembangkan lahan kopi arabika seluas 3500 hektare yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 4000 orang per hari.  

Pada periode 2025-2026, PTPN I Regional 5 juga berencana mengembangkan areal perkebunan kopi di Kebun Blawan seluas 483 hektare, yang diproyeksikan membuka peluang kerja bagi 700 orang per hari. Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso, tetapi juga turut berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di Indonesia.  

Menanggapi tuduhan kriminalisasi yang disuarakan oleh kelompok masyarakat yang mendukung para pelaku, Heri Suciyoko menegaskan bahwa PTPN I Regional 5 tidak pernah melakukan kriminalisasi terhadap warga. Justru PTPN I Regional 5 menjalankan tugasnya dalam menjaga aset negara sesuai dengan hukum yang berlaku. 

“Sebaliknya, tindakan kelompok yang berusaha menguasai lahan negara secara ilegal justru yang mengkriminalisasi negara. Karena mengancam keberlanjutan lingkungan yang seharusnya dilestarikan untuk generasi mendatang untuk memenuhi kepentingan pribadinya,” tegas Heri Suciyoko.

Baca Juga

Debat Panas Maruarar Sirait dan Hercules di Atas Lahan PT. KAI, Ketum GRIB Jaya Minta Menteri PKP Kembali Temui Presiden

PTPN I Regional 5 mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan hanya mementingkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri.

Sebagai solusi bagi para petani sayur sekitar Ijen, PTPN I Regional 5 hadir membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemberdayaan budidaya tanaman hortikultura. dengan tetap mengikuti regulasi yang telah ditetapkan.  

Melalui langkah ini, PTPN I Regional 5 menegaskan tanggung jawabnya dalam menjaga keberlanjutan usaha perkebunan di Indonesia, memastikan bahwa penguasaan lahan secara ilegal tidak akan dibiarkan, dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. (sss/hen)