Vonis Pidana Mantan Bupati Probolinggo Semakin Ringan, Pengadilan Tinggi Surabaya Dipenuhi Papan Bunga Kekecewaan

“Alasan pengurangan vonis dalam pertimbangan majelis hakim, salah satunya adalah siapa yang mengurus anak-anaknya ketika mereka berdua mendekam di penjara terlalu lama. Anak-anaknya butuh sosok orang tua. Kedua, dia juga melakukan seperti itu (gratifikasi dan TPPU) adalah untuk membangun tempat yang disumbangkan. Sekalipun kita tidak membenarkan apa yang mereka lakukan,” ujar Bambang Kustopo.

Meski begitu, Bambang menyebut, bagi pihak-pihak yang tidak puas, bisa mengajukan kasasi untuk meninjau kembali putusan pengadilan. Tahap inilah yang juga diharapkan oleh para tokoh antikorupsi dan kelompok masyarakat terutama pengirim papan bunga.

Mereka berencana mengirim surat protes ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, serta menggelar aksi lanjutan untuk mendesak pencopotan hakim yang menangani perkara tersebut.

"Kami sudah mengikuti kasus ini sejak OTT KPK tahun 2021. Putusan ini bukan hanya melecehkan logika hukum, tapi juga mencederai kepercayaan publik," ujar Samsudin, Gubernur LIRA Jatim.

Sebelumnya, pasangan suami istri yang sama-sama pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin, terjerat kasus OTT jual beli jabatan kepala desa tahun 2021 silam serta dijatuhi hukuman pidana empat tahun penjara.

Berdasarkan pengembangan dari kasus tersebut, ditemukan kasus baru berupa gratifikasi dan TPPU yang menjerat Tantri dan Hasan hingga dijatuhi pasal berlapis dengan tuntutan enam tahun penjara.

Baca Juga

Terseret Dugaan Gratifikasi, Raja Juli Bakal Dipanggil Komisi IV DPR RI

Merasa tak puas, Hasan mengajukan banding dan dijatuhi pidana selama empat tahun penjara, menyerahkan uang pengganti senilai Rp52 miliar dan denda satu miliar rupiah.

Sehingga total hukuman pidana yang dijalani Tantri selama 10 tahun sementara Hasan delapan tahun kurungan penjara. (far)