Petani Tebu Jatim Ancam Mogok Massal Jika Danantara Tak Kucurkan Rp 1,5 Triliun sesuai Janji Pemerintah

Surabaya, tvOnenews.com - Para petani tebu Jawa Timur melakukan koordinasi dan konsolidadin di Surabaya untuk menyuarakan keluhan mereka soal puluhan ribu ton gula tidak terserap di pasar. Mereka mengancam akan mogok massal produksi gula.

Para petani berharap pencairan dana sebesar Rp 1,5 triliun dari Danantara ke Sinergi Gula Nusantara (SGN) dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk membeli gula petani segera terwujud.

Sekjen DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Sunardi Eko Sukamto mengatakan para petani tebu di Jatim sudah tidak bisa menjalankan operasional akibat gula yang menumpuk di gudang. Saat ini, ada 76.700 ribu ton gula petani tidak terserap di Jatim.

"Kami sudah kewalahan luar biasa. Jadi sulit meneruskan tebang angkut dan pembiayaan di kebun kami sudah putus-putus bahkan beberapa pabrik gula (PG) ini sudah tidak bisa giling sebagian. Disisi lain gudang gulanya juga penuh karena gula tidak keluar," kata Sunardi di Surabaya, Jumat (15/8).

Sunardi menunggu janji Menteri Pertanian yang akan membantu menyerap gula petani. Salah satunya dengan pencairan dana sebesar Rp 1,5 triliun. Namun, bila janji dari pemerintah melalui Danantara tidak terealisasi, maka Sunardi memastikan petani tebu di Jatim akan mogok massal dan menggelar aksi demonstrasi.

"Kalau dana itu tidak cair dan pemerintah tidak serius merawat petani, maka Indonesia hanya mimpi swasembada gula karena pemerintah tidak serius menangani petani. Jika anggaran Rp 1,5 triliun yang dijanjikan tidak terealisasi, mungkin kami tidak menanam tebu, dan kami lakukan aksi demonstrasi besar-besaran, kami petani tebu akan mogok massal," tegasnya.

Baca Juga

Lansia di Tulungagung Ditemukan Tewas Bersimbah Darah di Dapur Rumahnya, Polisi Lidik

Sunardi menyebut seluruh DPC APTRI di Jatim satu suara menuntut pemerintah segera bertindak sesuai janji-janjinya ke petani tebu.

"Selama 8 periode panen kami tidak cair hingga gula menumpuk di gudang. Kami harap penyelesaian konkret dari bulan Agustus sampai November ini ada dari pemerintah untuk menyelesaikan secara tuntas bahwa program pemerintah menuju swasembada gula tahun 2027," jelasnya.

Sementara Dewan Pembina DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Arum Sabil meminta pemerintah segera membeli gula petani sebanyak ratusan ribu ton yang tidak terserap di pasar. Sebab, petani gula merupakan penggerak ekonomi pedesaan.

"Jadi kalau di Jatim sekitar 76.700 ribu ton, dan kalau nasional kan ratusan ribu ton. Ini tidak bisa menunggu. Saya harap pemerintah dengan segala kerendahan hati agar pemerintah, siapapun yang punya kewenangan untuk segera direalisasikan janjinya yang akan membeli gula petani dengan mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,5 triliun," kata Arum.

Menurut Arum, petani tebu saat ini sudah babak belur akibat banyaknya gula yang tidak terserap di pasar. Hal itu disebabkan banyaknya impor gula rafinasi di pasar.

"Umur tebu itu kurang lebih 1 tahun. Nol sampai umur tiga bulan maksimal itu perawatan intensif harus dilakukan. lebih dari 3 bulan, maka apapun yang dilakukan di situ bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu saya berharap kepada pemangku kepentingan yang menangani pergulaan nasional untuk segera direalisasikan apa yang dijanjikan kepada para petani tebu," tambahnya.

Pria asal Jember ini juga menyarankan pemerintah segera membentuk badan untuk mengatasi petani dan panen gula di Indonesia. Tujuannya agar persoalan pergulaan nasional bisa dibicarakan dan diputuskan secara komprehensif dan terintegrasi.

"Panjangnya birokrasi yang tidak terintegrasi ini justru berdampak. Saya khawatir kucuran rencana mengalokasikan Rp 1,5 triliun dari Danantara untuk membeli gula petani ini terhambat bahkan tidak jadi dicairkan karena ribetnya birokrasi antar institusi yang menangani," lanjutnya.

Arum menyebut, anggaran Rp 1,5 triliun yang rencananya akan digelontorkan pemerintah untuk membeli gula petani bukan sebuah kerugian. Sebab, pemerintah memiliki gula untuk dijual ke pasar. "Anggaran Rp 1,5 triliun itu tidak cuma-cuma. Pemerintah punya gula untuk dijual kembali ke pasar. Jadi pemerintah tidak rugi sama sekali dengan membeli gula petani," tandasnyan (msi/ias)