Jumlah Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Riil 84 Orang, Pemilik Kapal Minta 19 Penumpang di Luar Manifes Dipisahkan

Banyuwangi, tvOnenews.com – Ada hal yang mengejutkan yang diungkap pihak operator KMP Tunu Pratama Jaya. Wakil Kepala PT Raputra Jaya, Delnoy Nababan menyebut, jumlah penumpang dan kru berdasarkan pengecekan data secara menyeluruh oleh pihak terkait dalam tragedi tenggelamnya kapal tersebut pada Rabu malam 2 Juli 2025 itu sebanyak 84 orang. Jumlah itu lebih banyak dari data manifes dan kru sebanyak 65 orang.

Dalnov Nababan menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan keluarga korban yang masih hilang di Kantor DPRD Banyuwangi, Selasa (19/08) sore.

"Manifest yang dibawa kapal tercatat 53 penumpang plus crew, total 65 orang. Namun, setelah diverifikasi oleh keluarga korban, jumlah sebenarnya menjadi 84 orang. Artinya ada selisih 19 orang yang tidak tercatat dalam manifest," kata dia.

Perbedaan jumlah antara manifes dan data yang dihimpun tersebut, kata dia, menjadi penyebab kendala klaim asuransi tak kunjung selesai. Pihaknya berharap, akan ada jalan keluar agar dampak dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya tak berlarut.

"Mohon arahan agar ada jalan keluar. Kami tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut. Sebenarnya kami bersyukur ada forum seperti ini untuk mendiskusikan solusi," tuturnya.

Pihaknya berharap, pihak pemerintah bisa mengeluarkan surat pengakuan untuk 19 penumpang di luar manifes. Surat pengakuan penting agar mereka tetap bisa mendapatkan asuransi seperti korban lainnya.

"Yang menjadi persoalan, manifest resmi hanya 65 orang. Kalau kemudian 19 orang tambahan dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), maka posisi kami sebagai pengusaha kapal, termasuk pihak KSOP, akan menjadi seolah-olah lalai dalam memberikan hak-hak mereka," ungkap dia.

Pihak KMP Tunu juga mengaku telah memberikan santunan kepada 84 korban. 

"Meskipun mungkin bantuan yang kami berikan tidak sebesar yang diberikan instansi terkait. Tapi itu yang bisa kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral," pungkas Nababan. (hoa/gol)