Serikat Pekerja Sepakat Jaga Kondusivitas Jelang Penetapan Upah Minimum 2026

Surabaya, tvOnenews.com - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Drs. Nanang Avianto, M.Si. menggelar silaturahmi bersama perwakilan Serikat Pekerja/Buruh se-Jawa Timur, di Gubug Mang Engking Golf Surabaya, Kamis (11/12). 

Pertemuan ini digelar sebagai upaya memperkuat komunikasi jelang penetapan Upah Minimum tahun 2026, di wilayah Jawa Timur.

Selain Kapolda Jatim, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakapolda Jatim, Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim dan Kapolres jajaran, serta 45 pimpinan serikat pekerja hadir lengkap mewakili berbagai federasi besar di Jawa Timur, menandai kekompakan buruh dalam forum komunikasi tersebut.

Ketua KSPSI Jatim, H. Achmad Fauzi, dalam diskusi ini menyampaikan bahwa seluruh serikat pekerja yang tergabung dalam wadah GASPER hadir lengkap sebagai bukti kekompakan buruh di Jawa Timur.

Fauzi memaparkan dinamika penetapan UMP, UMK, dan UMSK yang hingga awal Desember belum memiliki petunjuk pelaksanaan dari pemerintah pusat. Ia juga menyoroti disparitas upah antarwilayah yang masih tinggi, seperti selisih antara Kabupaten Gresik dan Lamongan yang mencapai Rp2 juta.

“Harapan kami, diskusi ini bisa memperkuat komunikasi. Buruh juga ingin menjaga kondisi industri agar tetap stabil, karena jika industri tertekan, dampaknya juga kembali pada pekerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Jatim menegaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk menjaga ruang dialog tetap terbuka dan sehat.

“Setiap aspirasi rekan-rekan buruh akan kami upayakan dicarikan solusi terbaik. Komunikasi yang berkelanjutan sangat penting agar penyelesaian masalah bisa dilakukan secara tepat dan efektif,” ujar Irjen Nanang.

Irjen Pol Nanang juga menyinggung dinamika nasional terkait rentang kenaikan upah 8,5–10,5% serta penolakan indeks alfa yang masih menjadi pembahasan buruh.

Menurutnya, disparitas upah harus menjadi perhatian bersama karena dapat mempengaruhi iklim investasi dan daya saing daerah. Polri dalam hal ini berkomitmen menjembatani seluruh kepentingan agar tercipta keseimbangan.

“Jogo Jatim adalah komitmen kita bersama. Kita ingin Jawa Timur tetap menjadi contoh provinsi yang aman dan produktif. Musyawarah akan selalu lebih baik daripada aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan kerugian,” tegas Kapolda Jatim.

Irjen Pol Nanang juga mengingatkan adanya potensi provokasi dari kelompok tertentu, termasuk aktivitas kelompok Anarko, serta mengimbau seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif menjelang akhir tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPW FSPMI Jatim, Jazuli, menambahkan bahwa penetapan upah idealnya mempertimbangkan kembali standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Ia menyinggung hasil survei DEN yang menunjukkan angka KHL Jatim mencapai Rp3,5 juta.

“UMP harus lebih realistis, tetapi jangan berubah terlalu ekstrem agar tidak berdampak negatif bagi dunia usaha,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, seluruh perwakilan serikat pekerja juga menandatangani Deklarasi Damai sebagai komitmen menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur. Isi deklarasi tersebut antara lain:

1. Menolak segala bentuk tindakan demonstrasi anarkis, merusak, membakar, dan menjarah.

2. Siap mengamankan wilayah Jawa Timur dari massa perusuh dan tidak akan main hakim sendiri.

3. Mendukung Polri mengambil langkah tegas dan proporsional terhadap massa anarkis.

4. Menolak berita hoax, isu SARA, dan ujaran kebencian serta mendukung Polri dalam penegakan hukum.

5. Berpartisipasi aktif mewujudkan kamtibmas yang kondusif demi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara aparat keamanan dan elemen pekerja. Dengan deklarasi damai dan komitmen dialog yang berkesinambungan, Jawa Timur diharapkan tetap kondusif jelang penetapan upah 2026, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi serta keberlanjutan investasi di provinsi ini. (hen)