Dinas PU SDA dan Bina Konstruksi Lamongan Gelar FGD Terkait Penanganan Banjir Bengawan Jero

Untuk jangka pendek, BBWS Bengawan Solo telah memasukkan program normalisasi Kali Malang dan Kali Corong ke dalam rencana kerja tahun 2026.

“Untuk solusi jangka pendek, di tahun 2026 BBWS akan melakukan normalisasi Kali Malang dan Kali Corong. Keduanya sudah masuk dalam program kerja normalisasi BBWS,” jelas Roid.

Lebih lanjut, Roid menyampaikan bahwa untuk jangka menengah dan panjang, BBWS Bengawan Solo telah mulai melakukan asesmen awal terkait pengendalian banjir secara lebih komprehensif di wilayah hulu Bengawan Jero.

Salah satu fokus kajian tersebut adalah optimalisasi floodway yang berada di kawasan hulu, tepatnya di sekitar Bendung Gerak Sembayat, sebagai bagian dari strategi pengendalian debit air saat musim hujan.

“Untuk jangka menengah dan panjang, BBWS Bengawan Solo akan melakukan kajian terkait optimalisasi floodway yang ada di hulunya Bendung Gerak Sembayat. Ini menjadi salah satu opsi strategis dalam pengendalian banjir,” ungkapnya.

Selain itu, BBWS juga merencanakan penambahan kapasitas pompa di kawasan Bengawan Jero sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian banjir terpadu.

Baca Juga

Dedi Mulyadi Marah? Ungkap Borok Tata Ruang Bogor yang Bisa Jadi 'Bom Waktu' Bencana Bagi Jakarta dan Bekasi

Yoga Firmansyah, perwakilan PKMI Unisda Lamongan, menyoroti pentingnya penertiban aktivitas yang mengganggu fungsi rawa sebagai kawasan penyangga banjir.

Yoga menegaskan bahwa salah satu persoalan krusial di wilayah Bengawan Jero adalah alih fungsi lahan rawa yang berdampak langsung pada berkurangnya daya tampung air saat musim hujan.

Selain itu, Yoga juga mengusulkan perlunya penyusunan master plan penanganan dan pencegahan banjir Bengawan Jero yang bersifat jangka panjang dan terintegrasi dengan mencontoh daerah lain yang telah memiliki perencanaan matang.

“Kami mengusulkan adanya master plan, seperti yang sudah diterapkan di Mojokerto dan Bojonegoro. Mereka punya perencanaan sendiri untuk penanganan sekaligus pencegahan banjir, sehingga langkahnya lebih terarah,” jelasnya.

Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan menegaskan komitmennya untuk membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya. Mahasiswa, LSM, dan seluruh elemen masyarakat diundang untuk terlibat aktif dalam perumusan kebijakan penanganan banjir yang lebih efektif. (mmr/gol)