Kuasa Hukum Pelapor Pertanyakan Kesimpulan Gelar Perkara Kasus PT Harum Resource

“Di situlah letak dugaan pidananya. Tidak pernah ada RUPS yang mengangkat kembali dirinya sebagai direktur, tetapi dia tetap bertindak seolah memiliki legitimasi,” tegas Rommy.

Pihak pelapor juga menyoroti status kepemilikan saham Soter yang disebut hanya sebesar satu persen, sementara mayoritas saham perusahaan merupakan milik almarhum Irawan Tanto yang semestinya menjadi hak ahli waris.

Namun, dalam praktiknya, ahli waris disebut tidak pernah dilibatkan dalam proses pengajuan penetapan pengadilan maupun pelaksanaan RUPS. Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan adanya tindakan sepihak yang merugikan pemegang saham sah.

“Kalau memang beritikad baik, seharusnya pengurusan diserahkan kepada ahli waris, bukan justru bertindak sendiri dan mengambil keputusan atas nama perusahaan,” ujarnya.

Rommy juga menegaskan bahwa perkara perdata terkait konflik internal perusahaan sebenarnya telah diputus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, seluruh tindakan yang lahir dari RUPS versi Soter dinyatakan menjadi tanggung jawab pribadi para pihak, bukan tanggung jawab perusahaan.

Selain itu, putusan tersebut juga mengembalikan saham kepada ahli waris dan menyatakan sah RUPS versi pihak pelapor.

Baca Juga

Komunitas Arus Bawah PSHT Jatim Tegaskan Gerakan Mandiri, Kawal Proses Hukum Kasus Pembacokan Anggota

Meski demikian, hasil gelar perkara justru menyimpulkan kasus lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata. Sejumlah ahli yang dihadirkan penyidik, mulai dari ahli pidana, perdata perseroan, hingga ahli perikatan, menyatakan unsur pidana belum terpenuhi sehingga direkomendasikan penghentian penyidikan.

Pihak pelapor menyayangkan kesimpulan tersebut karena dinilai lahir dari proses gelar perkara yang tidak objektif dan tidak menyajikan seluruh fakta secara berimbang.

“Dalam gelar perkara, yang dipaparkan hanya kronologi versi terlapor. Sementara fakta, dokumen, dan bukti dari pelapor justru tidak ditampilkan secara utuh. Bagaimana mungkin hasilnya bisa objektif kalau dasarnya saja tidak lengkap?” kata Rommy.

Kuasa hukum pelapor kini mendesak kepolisian membuka kembali penyidikan secara profesional, transparan, dan menyeluruh dengan memeriksa seluruh alat bukti tanpa tebang pilih.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum karena fakta-fakta penting justru diabaikan. Kami berharap perkara ini diperiksa secara utuh dan independen, bukan hanya melihat dari satu sisi,” pungkasnya.