Wujud Kemandirian Energi, PGN Jatim Dukung Pemerintah Terapkan Bahan Bakar Bio Diesel B50

Surabaya, tvOnenews.com – Organisasi masyarakat Patriot Garuda Nusantara (PGN) Makorwil Jawa Timur menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang akan menerapkan program mandatori Biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026.

Dukungan tersebut disampaikan dalam deklarasi dan pernyataan sikap yang digelar di Caffe Teman Eden, Jalan Raya Dukuh Kupang, Surabaya, Senin (25/5).

Kegiatan yang diikuti sekitar 50 anggota itu dipimpin langsung Ketua PGN Makorwil Jatim, Purba Laksana.

Dalam sambutannya, ia menilai kebijakan B50 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

“Penerapan B50 merupakan bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dengan kebijakan ini, Indonesia diharapkan mampu mengurangi bahkan menghentikan ketergantungan terhadap impor solar serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional,” ujar Purba Laksana.

Meski mendukung penuh program tersebut, PGN Jatim mengingatkan pemerintah agar memperhatikan berbagai potensi dampak yang dapat muncul, mulai dari kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) yang meningkat hingga kemungkinan gangguan terhadap ketahanan pangan nasional. Menurut Purba, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini agar manfaat program dapat dirasakan tanpa menimbulkan persoalan baru.

Baca Juga

Ekspor CPO hingga Batu Bara Bakal Disapu Satu Pintu, Mendag Pastikan Izin Tetap di Tangan Kemendag

“Kami meminta pemerintah mengantisipasi dampak negatif kebijakan B50 melalui perbaikan tata kelola industri sawit, pengujian teknis yang matang, serta perlindungan lingkungan. Ketahanan energi jangan sampai mengorbankan stabilitas pangan maupun komitmen terhadap kelestarian lingkungan,” tegasnya.

PGN Jatim juga menyoroti pentingnya menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Besarnya kebutuhan CPO untuk mendukung program B50 dinilai berpotensi memengaruhi pasokan bahan baku pangan apabila tidak dikelola secara tepat.

“Mengingat sektor energi dan pangan menggunakan bahan baku yang sama, pemerintah perlu memastikan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng tetap terpenuhi sehingga tidak menimbulkan permasalahan berantai seperti kelangkaan dan kenaikan harga,” tambah Purba.

Selain itu, organisasi tersebut mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memperkuat sosialisasi mengenai program B50 melalui pusat data terintegrasi, kanal informasi digital yang responsif, dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan informasi yang menyesatkan menjelang implementasi penuh pada Juli mendatang.

“Kami berharap informasi mengenai B50 dapat disampaikan secara terbuka, cepat, dan akurat agar masyarakat memahami manfaat serta tantangan kebijakan ini. Dengan demikian, ruang publik tidak mudah dipenuhi spekulasi maupun disinformasi,” pungkasnya. (far)