Teknologi Kapal Makin Canggih, BKI Perbarui Aturan Keselamatan Maritim agar Industri Indonesia Tak Tertinggal

Organisasi tersebut juga melanjutkan pengembangan ketentuan untuk teknologi lain, termasuk sistem baterai dan propulsi berbantuan angin.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa perubahan teknologi tidak cukup direspons dengan pengadaan perangkat baru. Kapal juga membutuhkan standar desain, instalasi, pengoperasian, pemeriksaan, dan kompetensi awak yang sesuai dengan risiko teknologinya.

Bagi Indonesia, kebutuhan ini relevan karena industri maritim melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik kapal dan galangan hingga produsen peralatan serta penyedia layanan teknis. Regulasi yang jelas membantu menyamakan pemahaman mengenai persyaratan keselamatan dan mengurangi potensi perbedaan penerapan di lapangan.

BKI Validasi Aturan, dari Konstruksi hingga Sistem Kelistrikan Kapal

Kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sidang Komite Teknik PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI di Kantor Cabang Utama Klas BKI Surabaya. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kunjungan teknis ke fasilitas penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Sidang ini menjadi bagian dari proses peninjauan dan validasi amendemen Peraturan Klasifikasi atau Rules BKI. Pembahasannya mempertimbangkan perkembangan teknologi kapal, perubahan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan, serta ketentuan nasional maupun internasional.

Baca Juga

Kisah Ibas, Ketua RT di Jakarta Selatan yang Berhasil Menggerakkan Warga Mengolah Sampah dari Rumah

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menilai perkembangan teknologi dan regulasi perlu diikuti pembaruan aturan secara berkelanjutan agar tetap sesuai dengan kebutuhan industri.

“Perkembangan teknologi dan regulasi membawa tantangan teknis yang semakin beragam. Bagi BKI, setiap perkembangan tersebut merupakan kesempatan untuk memperkuat kualitas Rules, sehingga tetap memiliki dasar teknis yang kuat, jelas dalam penerapan, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Arief.

Sejumlah amendemen yang divalidasi mencakup aspek klasifikasi dan survei, konstruksi kapal, sistem permesinan dan kelistrikan, keselamatan kapal pengangkut gas cair, serta persyaratan bagi manufacturer dan service supplier.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan aturan tidak terbatas pada bentuk fisik kapal. Keandalan mesin, instalasi listrik, peralatan pendukung, dan kualitas layanan teknis turut menjadi bagian dari sistem keselamatan yang perlu diperhatikan.

Proses peninjauan ini juga melibatkan berbagai perspektif melalui Komite Teknik yang terdiri dari regulator, akademisi, pemilik kapal, galangan, asosiasi produsen, penyedia jasa, dan praktisi industri. Keterlibatan mereka membantu menguji apakah ketentuan yang disusun memiliki dasar teknis yang memadai sekaligus realistis diterapkan di lapangan.