Teknologi Kapal Makin Canggih, BKI Perbarui Aturan Keselamatan Maritim agar Industri Indonesia Tak Tertinggal

tvOnenews.com - Teknologi kapal terus berkembang, mulai dari penggunaan bahan bakar alternatif hingga sistem kelistrikan dan navigasi yang semakin kompleks. Perubahan ini membawa peluang bagi industri maritim untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga menghadirkan risiko teknis baru yang harus diantisipasi. 

Tanpa standar keselamatan yang mengikuti perkembangan teknologi, inovasi justru berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengoperasian kapal dan perlindungan lingkungan.

Karena itu, pembaruan regulasi klasifikasi kapal menjadi kebutuhan penting bagi negara yang ingin menjaga keselamatan pelayaran sekaligus memperkuat daya saing industri maritimnya. 

Aturan klasifikasi bukan sekadar dokumen teknis, melainkan pedoman untuk menilai kondisi konstruksi, permesinan, kelistrikan, dan sistem keselamatan kapal. Ketentuan yang jelas juga membantu pemilik kapal, galangan, dan penyedia jasa memahami persyaratan teknis yang harus dipenuhi.

Perkembangan di negara maju menunjukkan bahwa regulasi keselamatan harus bergerak seiring dengan inovasi. Organisasi Maritim Internasional (IMO), misalnya, terus mengembangkan kerangka keselamatan untuk kapal yang menggunakan teknologi dan bahan bakar baru, termasuk hidrogen, amonia, baterai lithium-ion, serta sistem propulsi berbantuan angin. 

Di Jepang, badan klasifikasi ClassNK juga memperbarui pedoman kapal berbahan bakar alternatif, termasuk metanol, amonia, dan hidrogen. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kesiapan regulasi menjadi bagian penting dari transformasi industri pelayaran global.

Baca Juga

Kisah Ibas, Ketua RT di Jakarta Selatan yang Berhasil Menggerakkan Warga Mengolah Sampah dari Rumah

Mengapa Aturan Klasifikasi Kapal Harus Terus Diperbarui?

Aturan klasifikasi kapal berfungsi sebagai acuan teknis untuk memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan sesuai lingkup klasifikasinya. Ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti konstruksi lambung, instalasi mesin, sistem kelistrikan, hingga pemeriksaan dan survei teknis.

Ketika teknologi kapal berubah, standar pemeriksaannya juga perlu dievaluasi. Penggunaan bahan bakar alternatif, misalnya, memunculkan kebutuhan untuk mengatur instalasi, sistem pengendalian, perangkat keselamatan, dan pemantauan risiko yang berbeda dari kapal konvensional.

IMO mencatat bahwa pengembangan teknologi rendah emisi memerlukan kerangka keselamatan yang memadai. Dalam sidang Maritime Safety Committee ke-111 pada Mei 2026, IMO menyetujui pedoman sementara keselamatan kapal yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar serta pedoman penggunaan amonia yang diangkut sebagai muatan sekaligus bahan bakar. 

Organisasi tersebut juga melanjutkan pengembangan ketentuan untuk teknologi lain, termasuk sistem baterai dan propulsi berbantuan angin.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa perubahan teknologi tidak cukup direspons dengan pengadaan perangkat baru. Kapal juga membutuhkan standar desain, instalasi, pengoperasian, pemeriksaan, dan kompetensi awak yang sesuai dengan risiko teknologinya.

Bagi Indonesia, kebutuhan ini relevan karena industri maritim melibatkan banyak pihak, mulai dari pemilik kapal dan galangan hingga produsen peralatan serta penyedia layanan teknis. Regulasi yang jelas membantu menyamakan pemahaman mengenai persyaratan keselamatan dan mengurangi potensi perbedaan penerapan di lapangan.

BKI Validasi Aturan, dari Konstruksi hingga Sistem Kelistrikan Kapal

Kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Sidang Komite Teknik PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI di Kantor Cabang Utama Klas BKI Surabaya. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan kunjungan teknis ke fasilitas penelitian Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Sidang ini menjadi bagian dari proses peninjauan dan validasi amendemen Peraturan Klasifikasi atau Rules BKI. Pembahasannya mempertimbangkan perkembangan teknologi kapal, perubahan standar keselamatan dan perlindungan lingkungan, serta ketentuan nasional maupun internasional.

Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, menilai perkembangan teknologi dan regulasi perlu diikuti pembaruan aturan secara berkelanjutan agar tetap sesuai dengan kebutuhan industri.

“Perkembangan teknologi dan regulasi membawa tantangan teknis yang semakin beragam. Bagi BKI, setiap perkembangan tersebut merupakan kesempatan untuk memperkuat kualitas Rules, sehingga tetap memiliki dasar teknis yang kuat, jelas dalam penerapan, dan relevan dengan kebutuhan industri,” ujar Arief.

Sejumlah amendemen yang divalidasi mencakup aspek klasifikasi dan survei, konstruksi kapal, sistem permesinan dan kelistrikan, keselamatan kapal pengangkut gas cair, serta persyaratan bagi manufacturer dan service supplier.

Cakupan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan aturan tidak terbatas pada bentuk fisik kapal. Keandalan mesin, instalasi listrik, peralatan pendukung, dan kualitas layanan teknis turut menjadi bagian dari sistem keselamatan yang perlu diperhatikan.

Proses peninjauan ini juga melibatkan berbagai perspektif melalui Komite Teknik yang terdiri dari regulator, akademisi, pemilik kapal, galangan, asosiasi produsen, penyedia jasa, dan praktisi industri. Keterlibatan mereka membantu menguji apakah ketentuan yang disusun memiliki dasar teknis yang memadai sekaligus realistis diterapkan di lapangan.

Belajar dari Jepang, Regulasi Bisa Menentukan Kesiapan Industri Maritim

Pengalaman negara maju dapat menjadi pembanding untuk memahami pentingnya pembaruan aturan. Jepang, melalui ClassNK, menerbitkan edisi terbaru pedoman kapal berbahan bakar alternatif pada November 2025. 

Pembaruan tersebut menambahkan penjelasan mengenai persyaratan keselamatan untuk kapal berbahan bakar metil dan etil alkohol, termasuk dokumen yang dibutuhkan serta aspek pemeriksaan klasifikasi. Pedoman ClassNK juga mencakup bahan bakar LPG, amonia, dan hidrogen.

Contoh ini menunjukkan bahwa regulasi perlu diterjemahkan menjadi panduan teknis yang dapat digunakan oleh pelaku industri, bukan hanya mengikuti perubahan standar secara umum. Persyaratan yang terperinci membantu proses desain, pembangunan, pemasangan peralatan, dan pemeriksaan kapal berjalan dengan acuan yang lebih jelas.

Bagi Indonesia, penyelarasan aturan dengan perkembangan internasional dapat membantu industri memahami tuntutan teknis yang semakin beragam. Namun, penerapannya tetap perlu mempertimbangkan karakteristik armada nasional, kesiapan galangan, kemampuan penyedia jasa, serta kompetensi sumber daya manusia.

Kolaborasi dengan akademisi dan pelaku industri juga penting untuk memastikan pembaruan regulasi didukung pengetahuan teknis dan pengalaman operasional. Kunjungan ke fasilitas penelitian ITS dalam rangkaian kegiatan BKI menjadi salah satu ruang untuk mempertemukan pembahasan regulasi dengan perkembangan riset dan penerapan teknologi.

Pada akhirnya, keberhasilan pembaruan aturan tidak diukur dari banyaknya ketentuan baru yang diterbitkan. Hal yang lebih penting adalah apakah aturan tersebut mampu memberikan standar keselamatan yang jelas, konsisten, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

Inti persoalannya, industri maritim Indonesia perlu memiliki regulasi klasifikasi yang terus berkembang agar inovasi kapal tidak berjalan lebih cepat daripada standar keselamatannya. Melalui pembaruan Rules BKI, keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan, dan daya saing industri dapat diperkuat secara bersamaan. 

Dengan demikian, regulasi bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan salah satu fondasi agar industri maritim nasional mampu mengikuti perubahan dan bersaing di pasar internasional. (udn)