Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin Hadiri Napak Tilas, Peringatan Harlah Ke-67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia

"Selama pandemi Covid-19, dunia kerja global memperlihatkan kerentanan akan disrupsi yang terjadi di bidang sosial-ekonomi, khususnya bagi pekerja migran, pekerja perempuan, pekerja informal dan pekerja dengan disabilitas. Dunia kerja baru yang menjadikan pekerja sebagai pusatnya menuntut upaya pemulihan yang juga berpusat pada pekerja, yaitu dengan memperhatikan hak, kebutuhan dan aspirasi buruh. Hal ini sejalan dengan mandat deklarasi 100 tahun Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO," ujar Ma'ruf. 

Lanjut Wapres, pemerintah, pengusaha dan buruh mesti memperbarui komitmen bersama untuk memantapkan kesiapan pekerja dalam mengatasi dampak krisis dan menghadapi dunia kerja di masa depan. Apalagi saat ini memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia Maju. Tenaga kerja yang produktif, memiliki kapasitas dan kapabilitas, serta tahan dan adaptif dalam situasi yang terus berubah, tentunya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan visi tersebut.

Sebagaimana rekomendasi ILO pula, dialog sosial menjadi mekanisme yang paling efektif dalam menyampaikan masukan-masukan untuk merumuskan kebijakan dalam merespons tantangan di bidang ketenagakerjaan. Studi yang dilakukan ILO pada tahun 2021 di 133 negara menunjukkan bahwa serikat buruh berkolaborasi dengan pemerintah dan pengusaha melalui dialog sosial untuk merumuskan kebijakan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam memperkuat kapasitas pekerja saat krisis menerpa, maupun dalam menyusun strategi jangka panjang untuk mengatasi dampak krisis.

Dialog sosial untuk mencari solusi bersama atas beragam masalah ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar dari panduan ILO dalam menghadapi dampak krisis pandemi Covid-19. Selain memperhatikan visi, agenda dan tren global di bidang ketenagakerjaan tersebut.

“Saya harap seluruh anggota K-Sarbumusi juga terus memegang teguh nilai-nilai dan paham Nahdliyin dalam merespons berbagai persoalan,” tambah Wapres.

Nahdlatul Ulama menganut paham ahlussunah wal jama’ah yang memiliki pola pikir mengambil jalan tengah antara aqli dan naqli, inilah identitas Nahdliyin. Kerangka berpikir nahdliyin disebut fikrah nahdliyah yang dilandaskan pada khittah nahdliyah dalam menentukan arah perjuangan untuk mewujudkan ishlah-al-ummah atau perbaikan umat.

Dialog sosial yang dimandatkan ILO sesungguhnya selaras dengan cara berpikir NU tersebut. Dialog sosial akan menunjang kohesi sosial yang akan berkontribusi pada berfungsinya perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pekerja. Ini juga yang diinginkan NU, kebaikan dan perbaikan bagi umat, bangsa dan negara.