Menteri ATR/BPN Temui Warga Perak Surabaya yang Tanahnya Bersengketa dengan Pelindo III, Ini Penjelasannya!

Surabaya, Jawa Timur  - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Hadi Tjahjanto memenuhi janjinya datang ke kampung-kampung di Surabaya, Kamis (5/1).

Mantan Panglima TNI itu mendatangi lokasi di Surabaya yang tercatat berkonflik, antara warga dengan BUMN maupun pemerintah kota Surabaya.

Salah satunya di jalan Teluk Weda, wilayah Perak Surabaya, konflik lahan antara warga Tanjung Perak dengan PT Pelindo III yang telah berpolemik sejak tahun 1970.

“Pak Menteri tolong kami selamatkan tanah dan rumah kami,” teriakan salah satu warga Tanjung Perak Surabaya  saat Menteri ATR/BPN datangi warga Perak Surabaya.

Hadi menyampaikan komitmen pemerintah, dalam hal ini Kementrian ATR/BPN untuk sesegera mungkin memberikan kepastian legalitas lahan yang ditempati warga.

"Akan kita tawarkan opsi, solusi apa saja yang mungkin. Kita juga melihat di lokasi langsung sudah padat penduduk. Rumah juga sempit," ujar Hadi, Kamis (5/1).

Baca Juga

Nusron Wahid Sambangi KPK, Diperiksa sebagai Saksi Dugaan Suap Lahan HGB

Hadi meminta warga bersabar untuk proses solusi yang akan diambil oleh kementrian dan pemerintah.

"Ini butuh waktu. Yang penting menteri sudah tahu persoalannya disini. Sehingga, kalau pak Presiden tanya saya bisa sampaikan kondisi di lapangan. Kita akan lihat semuanya. Berdoa terus agar ada solusi dan petunjuk yang maha kuasa," imbuhnya.

Secara spesifik, Hadi menyebut ada tiga opsi yang ditawarkan kementrian kepada warga.

Saat di Teluk Weda, Perak Surabaya, Hadi menyebut akan ada upaya memungkinkan memberikan sertifikat hak milik, hak guna bangunan diatas HPL atau relokasi, jika area yang ditempati masuk dalam daftar pembangunan PT Pelindo IIII

"Nanti akan kami diskusikan ke para pihak. Pertama apakah mungkin diterbitkan sertifikat hak milik. Kedua memberikan HGB diatas HPL jika merupakan aset negara yang tidak bisa diberikan ke masyarakat," terangnya.

Solusi yang terakhir menurut Hadi adalah solusi yang paling akhir didiambi

"Kalau area ini (Perak) masuk dalam kawasan pengembangan, maka opsinya relokasi. tapi ini yang paling akhir diusahakan. Kalau tidak ya tidak perlu. Menghindari resistensi (negara dengan rakyat)," tandasnya.

Selain mengunjungi warga Perak, mantan Panglima TNI tersebut juga mengunjungi dua wilayah konflik lainya di Surabaya diantaranya, di jalan Sawunggaling antara warga dengan PT Kereta Api Indonesia, kemudian berlanjut di jalan Jagir, konflik lahan antara warga dengan Pemkot Surabaya. (zaz/gol)