Tingkatkan Komoditas Ekonomi Indonesia Timur, Pelayaran Perdana Kapal Tol Laut KM Kandaga Nusantara 12 Layani Trayek T30 dari Surabaya ke Pulau Maluku

Surabaya, Jawa Timur - Pelayaran perdana kapal tol laut KM Kandaga Nusantara 12 pada trayek T30 ke arah Maluku yang dioperatori PT Luas Line dengan memboyong 54 TEUs dilepas dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya di tahun 2023 guna menjawab dan memenuhi harapan masyarakat di belahan Indonesia bagian timur.

Andre Mulpyana, Staf Ahli Kementerian Perhubungan mengatakan, bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya di daerah 3TP menjadi konsentrasi pemerintah melalui program tol laut. Hal itu terbukti dengan adanya pertumbuhan layanan, dimana saat ini ada tambahan trayek yang tahun lalu sebanyak 33 trayek tol laut, kini bertambah menjadi 39 trayek di tahun 2023 ini. 

Artinya, masyarakat sudah sangat merasakan manfaat dan peranan tol laut untuk mengangkut barang pokok dan penting ke daerah 3TP (tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan).

Andre melihat, tol laut cukup responsif terhadap situasi kritikal di negeri ini dalam hal ini seperti dua hal, yaitu minyak goreng dan Ternak waktu ketika PMK membabi buta, itu tol laut banyak membantu bisa diandalkan.

“Waktu minyak goreng pertama kali kita bisa mengangkut dari belawan ke Kupang, dari Jakarta ke Papua, dari Surabaya ke Halmaherta dan sebagainya. Jadi cukup responsif terhadap situasi di negeri ini dengan tol laut,” katanya saat lakukan pelepasan KM Kandaga Nusantara 12 di pelabuhan Tanjung Perak, Selasa (17/1).

Sejak tahun lalu, diperkuat kerjasama kolaborasi lintas lembaga dan juga pengusaha sebagai pengisi muatan yang diboyong oleh kapal-kapal tol laut. Meski pada tahun lalu pasca pandemi, muatan balik masih rendah namun sudah tumbuh saat ini.

Baca Juga

Hari Pertama WFH, Pemkot Surabaya Terapkan Absen Tiga Kali dan Pengawasan Berbasis IT pada PNS

“Sesuai semangat kolaborasi khususnya di Indonesia dan global, yang kebetulan juga pada waktu kemarin digadang-gadang dibahas di G20. Mudah-mudahan kolaborasi ini semakin kuat karena tol laut, bukan hanya milik Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Perdagangan, tetapi milik semua rakyat Indonesia,” jelas Andre.

Secara umum, lanjut Andre, pola operasi kapal tol laut telah dikerjasamakan dengan pihak perusahaan BUMN dimana ada 3 perusahaan, dan pihak swasta ada 6 perusahaan. Skema penugasan yang dipercayakan kepada BUMN itu diantaranya dipengang oleh PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, dan juga ASDP. Sedang untuk swasta karena memang jumlah tidak bertambah masih tetap