DPRD DKI Minta Kartu Pekerja Jakarta Dibagi Bergilir, Pemprov: yang Gaji UMP Sudah Difasilitasi

Jakarta, tvOnenews.com - Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Sri Haryati memastikan pekerja yang hanya memiliki penghasilan atau gaji sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) telah difasilitasi Kartu Pekerja Jakarta.

“Pekerja yang gajinya sebatas UMP itu kita fasilitasi dengan Kartu Pekerja Jakarta,” jelas dia, saat dihubungi media, Selasa (2/1/2024).

Namun bagi masyarakat yang belum menerima Kartu Pekerja Jakarta, Sri mengimbau untuk segera melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertransgi) DKI Jakarta.

Atau bagi pekerja yang mendapatkan rekomendasi dari perusahaan dapat mengambil Kartu Pekerja di kantor layanan Bank DKI.

Sebab, Kartu Pekerja Jakarta ini ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga cukup disayangkan apabila tidak memilikinya.

“Memiliki Kartu Pekerja ini beragam manfaatnya yani naik TransJakarta gratis hingga subsidi pangan,” tandas dia.

Baca Juga

Pemprov DKI Gelar Kegiatan Halal Bihalal di Kota Tua Akhir Pekan Ini

Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan UMP DKI 2024 sebesar Rp5,067 juta, dan ketetapan ini tidak akan diubah kendati mendapat penolakan dari buruh. 

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membagikan Kartu Pekerja Jakarta secara bergilir.

Permintaan ini pun imbas dari hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2022, di mana kota Jakarta berada di peringkat pertama sebagai kota dengan biaya hidup tinggi.

Diketahui, biaya hidup di Jakarta mencapai Rp14,8 juta per bulan. Di mana angka ini meningkat dari survei biaya hidup tahun 2018 di Jakarta, yakni sebesar Rp13,45 juta.

“Supaya adil dibikin bergilir kalau memang kita tidak cukup jangan sampai satu, dua bulan ini, itu-itu aja yang dapat (Kartu Pekerja Jakarta),” ujar dia, saat dihubungi media, Selasa (2/1/2024).

Politisi Partai Golkar ini pun mengungkapkan beberapa kemungkingan mengapa pendistribusian Kartu Pekerja Jakarta terhambat.

Salah satu dugaan paling kuat adalah kecurangan orang dalam atau memang kuota Kartu Pekerja Jakarta yang terbatas.

Maka dari itu, pria yang akrab disapa Baco ini merekomendasikan setidaknya pendistribusian Kartu Pekerja Jakarta dapat dilakukan secara bergilir dengan wilayah pembagian yang berbeda pula.