Dua Pelaku Terduga Pemalsuan Sertifikat Tanah Seluas 14.570 m2 Diringkus Polisi

Ambon, tvOnenews.com - Aparat Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Umum (ditreskrimum) Maluku berhasil meringkus dua pelaku yang terduga pemalsuan sertifikat tanah seluas 14.570 m2 di Kota Namlea Kabupaten Pulau Buru, Maluku. 

Pengungkapan kasus mafia tanah yang digelar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku dan BPN Provinsi Maluku yang berlangsung di mapolda Maluku, pada Senin, (3/6/2024). 

Dua pelaku mafia tanah diantaranya berinisial AB kakek (82) dan FS 46 pelaku terduga mafia tanah yang diringkus oleh tim gabungan dari Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku dan bekerja sama dengan BPN Provinsi Maluku. 

Perkara kasus mafia tanah ini terungkap setelah korban bernama Muhammad Darmawan yang melaporkan perbuatan mereka ke pihak kepolisian sejak juli 2023 lalu," Direktur Reskrimum Polda Maluku Kombes Pol Andri Iskandar Saat jumpa pers dengan awak media, Senin, (3/6/2024). 

"Hari ini kita akan sampaikan pengungkapan kasus mafia tanah di Kota Namlea Kabupaten Buru dengan pelapor atas nama Muhammad Dermawan," Kombes Pol Andri Iskandar. 

Dalam kasus tersebut terdapat tiga pelaku orang pelaku. Dua pelaku telah berhasil diamankan yakni AB dan FS. "Mereka telah ditetapkan tersangka dan disangkakan Pasal 263 ayat 1 KUHP dan Pasal 385 ayat 1 Junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 56 ayat 1," kata kata Plt Kabid Humas Polda Maluku AKBP Aries Aminnullah. 

Baca Juga

Mulai Sekarang Perhatikan Cara Jual Beli Tanah yang Aman dari Masalah Sengketa, BPN: Pastikan Statusnya Jelas

Direktur Reskrimum Kombes Andri Iskandar menjelaskan kronologis penanganan perkara tersebut. Berdasarkan sertifikat hak milik nomor 202 tahun 1995, dikeluarkan oleh BPN Maluku Tengah, kemudian diganti menjadi sertifikat hak milik nomor 226 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Buru, Maluku karena perubahan wilayah administrasi, atas nama Hj Tjapade, dan Akta Jual Beli Nomor 17/PPAT/1986, tanggal 29 Juli 1986 yang menyatakan bahwa benar Hj Tjapade adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 14.570 M2. Tanah ini terletak di Simpang Lima Kota Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.

Tanah tersebut dibeli Hj Tjapade dari Tersangka AS yang mendapatkan kuasa dari Tersangka AB dengan surat kuasa nomor SK.01/B/VII/1981, tanggal 01 Juli 1981. Namun sekitar tahun 2014 terlapor AB memberi kuasa kepada Tersangka FS dan Tersangka SGU untuk menjual tanah milik Hj Tjapade kepada para pembeli tanah tanpa sepengetahuannya sebagai pemilik tanah.