INDEF Dorong Kebijakan Koperasi Prabowo Diterapkan di Kota: Jadi Pilar Keadilan Sosial

tvOnenews.com - Urbanisasi di Indonesia terus melaju cepat. Data terbaru menunjukkan bahwa 59 persen penduduk Indonesia atau sekitar 167 juta jiwa kini tinggal di wilayah perkotaan.

Angka ini diperkirakan melonjak menjadi 70 persen pada tahun 2045. Di tengah lonjakan ini, kemiskinan kota menjadi tantangan nyata yang harus dijawab dengan kebijakan inovatif, adil, dan berkelanjutan.

Ekonom senior INDEF, Prof. Didik J. Rachbini menilai langkah Presiden RI Prabowo Subianto, melalui arah kebijakan ekonominya, akan dapat mendorong transformasi struktural yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan.

Salah satu gagasan strategis yang mencuat adalah pengembangan koperasi digital sebagai jawaban atas ketimpangan model bisnis digital saat ini.

“Teknologi, sistem keuangan, inovasi, dan kewirausahaan di kota lebih siap. Contoh bisnis digital yang hebat dan sukses besar adalah Gojek. Tetapi model seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan masa depan pengemudi,” ujar Didik dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/6).

Menurut Didik, dalam kerangka ideologi sosialisme pasar yang kini dijalankan pemerintahan Prabowo, platform digital seperti Gojek seharusnya dikembangkan menjadi koperasi, agar para pengemudi juga memiliki hak kepemilikan atas platform yang mereka jalankan setiap hari.

Baca Juga

Desain Kemasan Minimalis Kini Jadi Senjata Utama Produk Rebut Hati Konsumen: Bisa Dongkrak Penjualan?

“Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver menjadi pemilik entitas bisnisnya. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi,” jelas Didik.

Lebih jauh, ia menyarankan agar pemerintah melalui entitas seperti Danantara membangun platform transportasi digital nasional dengan model bisnis koperasi. Contohnya bisa mengacu pada Co-op Ride di New York City—layanan ride-sharing yang dimiliki dan dikelola langsung oleh para pengemudinya, bukan oleh korporasi teknologi besar seperti Uber dan Lyft.

“Model koperasi transportasi digital ini lebih feasible secara ekonomi karena masyarakat perkotaan kini jauh lebih banyak dibandingkan masyarakat pedesaan. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah saat ini,” tambahnya.

Meskipun koperasi pedesaan seperti Koperasi Merah Putih tetap penting dalam distribusi logistik dan pemberdayaan desa, model koperasi digital untuk kota besar dinilai juga strategis untuk menjawab tantangan ketimpangan di era ekonomi digital.

Didik juga menyoroti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Prabowo sangat dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro Djojohadikusumo, tokoh ekonomi nasional yang juga ayahanda Prabowo.

“Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof. Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme yang menempatkan ekonomi Pancasila sebagai pengejawantahan nilai-nilai UUD 1945. Perubahan ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak dengan peran negara yang kuat,” jelas Didik.

Dalam bukunya Paradoks Indonesia, Prabowo menegaskan pentingnya ekonomi konstitusi—sebuah pendekatan ekonomi yang mengedepankan keadilan sosial dan peran aktif negara dalam melindungi rakyat dari ketimpangan struktural pasar bebas.

“Model bisnis [Gojek] yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utama adalah cerminan kapitalisme murni. Pemerintahan Prabowo lebih menekankan sosialisme pasar,” tegas Didik.(chm)