Percepat Penyaluran BSU, Pos Indonesia Terapkan Metode Jemput Bola dan Optimalkan Pospay

Hingga pertengahan Juli 2025, dashboard internal PosIND mencatat lebih dari 4,5 juta pekerja telah terdaftar sebagai penerima BSU melalui jalur Kantorpos. Proses distribusi dilakukan melalui lebih dari 4.000 titik layanan, termasuk Kantorpos, armada mobile, dan layanan luar jaringan di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpelosok), menegaskan komitmen perusahaan dalam menjangkau masyarakat secara menyeluruh.

Meski banyak pekerja formal belum tersentuh layanan digital, PosIND tetap menyediakan integrasi teknologi melalui dashboard Pos Giro Cash (PGC) dan aplikasi Pospay sebagai media notifikasi dan pengecekan status bantuan. Para calon penerima BSU diimbau untuk secara rutin mengecek kelolosan mereka melalui situs resmi BSU Kemenaker atau aplikasi Pospay.

Sumber :

• Istimewa

Pospay milik Pos Indonesia menjadi salah satu terobosan penting dalam program BSU tahun ini. Melalui Pospay, penerima dapat memeriksa status bantuan, menerima notifikasi kelolosan, serta menampilkan QR Code untuk pencairan dana secara cepat dan aman di Kantorpos. Aplikasi ini tersedia di Playstore dan App Store, membuka akses bagi pekerja yang belum memiliki rekening bank.

“Jadi saat ini selain bantuan sosial, tahun ini kita juga mendapat amanah dari negara melalui bidang tenaga kerja. Kita sebagai orang yang diberi mandat tentunya akan menjaga amanah ini dengan baik. Dengan memberikan kualitas layanan yang terima. Jadi untuk mereka yang belum punya rekening di bank, kita create (buatkan) rekening giro. Nanti dana-dananya bisa masuk ke sana,” terang Haris.

Baca Juga

Pengamen di Bekasi Bakar Pagar Rumah Warga Usai Diduga Kesal Tak Diberikan Uang

Kelebihan Pospay ini, lanjut Haris, bisa membantu menarik dana dengan datang ke Kantorpos. Bahkan untuk penerima bantuan dengan kondisi tertentu seperti yang sedang sakit, bisa dilakukan pengantaran dana BSU mereka.

Sementara sebagai bukti transparansi atas amanah yang dimandatkan pemerintah, PosIND membuka data real time dari penerima hingga jumlah alokasi anggaran yang telah tersalur.

“Kita siapkan bukti-bukti sebagai pertanggungjawaban kita kepada pemerintah, sehingga memang bagaimana amanah ini bisa kita laksanakan dengan baik, dengan benar, dan adaptabel. Karena pada saatnya kita menjalankan tugas akan diperiksa oleh BPK, misalnya. Kita bisa support dengan data-data seperti yang kita tampilkan di dashboard,” kata Haris.