DPR RI dan Bupati Manokwari Desak Menteri ESDM Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Sungai Wariori

Sebagian besar pekerja ternyata bukan berasal dari Papua, melainkan didatangkan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sulawesi, Jawa hingga Sumatera. Mereka direkrut langsung oleh pengusaha tambang yang berhubungan dengan kepala suku sebagai pemilik tanah ulayat.

Hermus Indou, Bupati Manokwari, menekankan dampak serius yang dirasakan masyarakat akibat aktivitas ilegal ini. 

“Air yang seharusnya digunakan warga untuk bertani kini tercemar bahan kimia berbahaya. Pertanian stagnan dan warga gagal panen,” ujar Hermus Indou.

Selain pencemaran, Hermus menyoroti banjir yang berulang kali melanda wilayah hilir. Sedimentasi akibat galian tambang membuat aliran Sungai Wariori menyempit dan meluap ke permukiman. 

“Lebih dari 4.000 warga terdampak. Rumah hingga tempat ibadah sempat terendam banjir selama dua pekan,” ungkapnya lagi.

Baca Juga

Loggis Resmi Gandeng HD Hyundai Infracore Asia-DEVELON, Transformasi Tambang dengan Alat Berat Ramah Lingkungan

Hermus menambahkan, kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan kewenangan. “Kami hanya bisa koordinasi dengan aparat penegak hukum agar dilakukan penertiban. Jika perlu, kita tata melalui koperasi agar masyarakat juga bisa menikmati hasil secara legal,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menegaskan pihaknya konsisten menindak tambang ilegal, terutama yang menggunakan alat berat. Kapolda menambahkan, pihaknya sudah menindak sejumlah kasus dan memastikan tidak ada anggotanya yang terlibat.

“Saya sudah sampaikan kebijakan bahwa tidak ada anggota Polda yang terlibat dalam berbagai aktivitas penambangan ilegal, bukan cuma tambang tetapi berbagai bentuk lainnya. Kalau ada, akan langsung kita tindak,” tegasnya.

Apalagi, lanjut Yan Mandenas, Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan penertiban tambang ilegal dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2025, yang menyoroti 1.068 titik tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 300 triliun. 

“Kami dari Partai Gerindra ingin mengawal semangat Presiden. Menteri ESDM, apalagi putra Papua, mendapatkan jabatan strategis, seharusnya lebih berani. Sudah waktunya dia bicara,” tegas Yan.

Yan menutup bahwa sebagai anggota DPR dari Partai Gerindra, ia menagih keseriusan Menteri ESDM untuk mengeksekusi perintah Presiden Prabowo. Tanpa langkah nyata dari pemerintah pusat, janji penertiban tambang ilegal tak akan tercapai, sementara masyarakat Papua terus menanggung dampaknya.(chm)