Klaim “Republik Oligarki” Dinilai Ngawur
- Istimewa
tvOnenews.com - Lembaga riset EVIDENT Institute menilai laporan Celios Republik Oligarki; Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 bertumpu pada perhitungan yang keliru dan dimaksudkan sekadar sebagai alat retorika.
Kritik akademis tersebut dipaparkan EVIDENT Institute dalam laporan terbaru berjudul Mitos Republik Oligarki: Konon Ekonomi Indonesia Dikuasai Segelintir Orang, yang dirilis pekan ini.
Menurut Rinatania Anggraeni Fajriani, Executive Director di EVIDENT Institute laporan Celios yang menyatakan kekayaan 50 orang terkaya setara dengan 55 juta penduduk Indonesia tidak menggunakan parameter ketimpangan ekonomi yang valid.
“Klaim Celios adalah dengan membagi estimasi total aset miliarder Indonesia versi Forbes (Rp4.651 triliun) dengan median kekayaan dewasa global dari Global Wealth Report (sekitar Rp84 juta), masalahnya, dua angka ini tidak setara!,” tuturnya.
Faktanya, lanjut dia, aset miliarder bergerak naik turun mengikuti pasar saham, sementara Rp84 juta hanyalah proyeksi statistik, bukan cerminan uang yang benar-benar dipegang masyarakat. Hasilnya adalah rasio yang tampak mengejutkan, tetapi tidak mengukur apa-apa secara akurat,” paparnya.
Evident Institute menemukan kekeliruan Celios berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik yang menunjukkan arah sebaliknya. Rasio Gini Indonesia turun dari 0,379 pada Maret 2024 ke 0,375 pada Maret 2025, dan kini berada di 0,363 per September 2025. Kemiskinan ekstrem ikut turun ke 0,85% pada Maret 2025. Tren ini tidak disebut dalam laporan Celios.
“Kami tidak menyangkal bahwa ketimpangan adalah masalah serius. Tapi diagnosisnya yang dilakukan harus benar, jika tidak tidak dilakukan maka obatnya juga akan salah!” tegas Rinatania Anggraeni Fajriani.
- Istimewa
Direktur Eksekutif EVIDENT Institute itu menegaskan kebijakan publik tidak boleh dibangun di atas angka yang dibuat untuk efek kejut. Apalagi jika itu kemudian menjadi dasar struktur pajak dan regulasi yang menyangkut hidup jutaan orang.
Selain soal angka, EVIDENT menyoroti penggunaan label “oligarki” secara serampangan oleh Celios. Tidak semua kekayaan elit Indonesia berasal dari sektor ekstraktif yang merugikan publik.
Sebagian justru terbangun dari telekomunikasi, ritel, dan layanan keuangan — sektor-sektor yang manfaatnya dinikmati Masyarakat luas. “Menyamakan keduanya, justru menutupi persoalan struktural yang sesungguhnya!”
EVIDENT juga mempertanyakan rekomendasi pajak kekayaan yang diajukan Celios tanpa konteks. Dimulai oleh Jerman mencabut instrumen serupa pada 1997, disusul Belanda pada 2001, kemudian Swedia pada 2007 dan terakhir Prancis pada 2017.
Alasan sejumlah negara tersebut karena permasalahan implementasi yang sama: terjadinya modal keluar (capital flight), sulitnya menilai aset non-likuid, dan biaya administrasi yang membengkak.
Fakta yang tidak bisa dibantah adalah negara yang masih menerapkannya hanya menghasilkan penerimaan sekitar 1% PDB. Sebagai gantinya, EVIDENT menawarkan empat agenda kebijakan yang telah teruji di sejumlah negara di Asia yakni Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Tiongkok.
Pertama, insentif pajak yang mengarahkan reinvestasi dari sektor ekstraktif ke manufaktur bernilai tambah, dengan klausul sunset agar tidak menjadi subsidi abadi. Kedua, adopsi Pajak Bagian Adil (Fair Share Tax) yang dirancang Brian Galle (2026), yang mengenakan tambahan pajak pada aset yang dipegang terlalu lama.
Ketiga, penguatan kapasitas birokrasi teknis. Hal ini syarat penting karena kebijakan industri tidak akan jalan tanpa kementerian yang kompeten. Keempat, investasi besar di pendidikan kejuruan dan infrastruktur publik.
“Konsolidasi modal bisa menjadi fondasi pertumbuhan, bukan hambatan, asal negara cukup cerdas mendesain insentif dan kewajibannya, yang Indonesia butuhkan bukan retorika anti-oligarki, tapi kebijakan industri yang berani dan pajak yang dirancang serius,” pungkas Rina.(chm)
Load more