GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Negara Rugi Miliaran Rupiah, Dirut PT. IKI dan 2 Rekannya Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Kejari Gowa menetapkan Dirut PT. IKI sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi hingga rugikan negara miliaran rupiah.
Kamis, 21 September 2023 - 11:57 WIB
Kejaksaan Negeri Gowa melakukan penahanan terhadap 3 orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengalihan tanah negara milik PT.IKI ke tanah milik PT. Putri Tunggal.
Sumber :
  • idris tajannang

Gowa, tvOnenews.com - Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa, Sulawesi Selatan, menetapkan Dirut PT. Industri Kapal Indonesia (PT.IKI) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, Rabu (20/9/2023).

"Hari ini Rabul 20 September 2023, Kejaksaan Negeri Gowa melakukan penahanan terhadap tiga orang yang saat ini kami jadikan tersangka, salah satunya Dirut PT. IKI," ungkap Kajari Gowa, Yeni Andriani.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sekitar pukul 20.00 wita, ketiga tersangka itu kemudian digiring menuju mobil tahanan yang sudah di siapkan untuk dititipkan ke rumah tahanan Kejari Gowa setelah 4 jam lamanya diperiksa diruang penyidik Kejari Gowa.

Yeni menyebutkan jika yang ditetapkan tersangka masing masing berinisial AA selaku direktur CV/PT. Putri Tunggal. 

Sementara tersangka ke dua berinisial JL selaku ketua pengadaan tanah PT. Industri Kapal Indonesia (PT.IKI) Persero (2003).

Dan tersangka ke tiga yaitu berinisial AP selaku Direktur PT. Industri Kapal Indonesia (PT.IKI) Persero (2001-2006)

"Adapun perintah penahanan kami terhadap ke tiga tersangka berdasarkan surat perintah Kajari Gowa yaitu tersangka AA, JL dan AP. Ketiganya kami lakukan penahanan selama 20 hari," sebutnya.

Adapun kasus yang menjerat dan menjadikan AA, JL dan AP sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, kata Yeni, pada tahun 2003 PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) Makassar mendapatkan keuntungan berupa jasa produksi, sehingga para direksi sepakat untuk memberikan bonus kepada karyawan PT. Industri Kapal Indonesia.

Kemudian direksi PT. Industri Kapal Indonesia yang dijabat oleh tersangka AP mengeluarkan Surat Keputusan Direksi nomor 60A/Dir-IKI/KPTS/XII/2003 tanggal 15 Desember 2003 tentang Pemberian Bonus/Jasa Produksi Tahun 2003 Kepada Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (persero) terhadap pemberian bonus bagi karyawan PT. IKI (persero) tahun 2003 sebanyak 1 (satu) bulan gaji/total penghasilan bagi setiap direksi/karyawan sebesar Rp. 470.958.405,56,- (empat ratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima rupiah koma lima pulah enam sen).

"Dan untuk tahun 2004 sebanyak 2 (dua) bulan gaji/total penghasilan bagi setiap direksi/karyawan sebesar Rp. 941.916.811,12,- (sembilan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus sebelas rupiah koma  dua belas sen)," papar Yeni.

Sementara, Jumlah pemberian Bonus atau Jaspro secara keseluruhan Rp. 1.412.875.216,68,- (satu milyar empat ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah koma enam puluh delapan sen).

"Adapun pemberian bonus tersebut tidak diputuskan oleh RUPS yang merupakan bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan," pungkasnya.

Lanjut Kajari Gowa, Yeni Andriani, keputusan direksi yang memberikan bonus kepada karyawan dalam bentuk tanah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keputusan RUPS suatu Perseroan Terbatas yang berkualifikasi BUMN Persero.

Maka keputusan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan perusahaan yang dengan demikian juga menjadi kerugian terhadap keuangan negara.

"Bahwa tersangka AP membentuk Tim Pengadaan Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Industri Kapal Indonesia Nomor 10A/Dir-IKI/KPTS/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Perumahan Karyawan PT. Industri Kapal Indonesia (persero) yang diketuai oleh tersangka JL," sebutnya.

Kemudian, Papar Yeni, tersangka JL selaku ketua tim pengadaan membeli tanah di Desa Tassilli Kec. Patallasang Kab. Gowa seluas 83,390 m^2 dengan harga Rp. 17.500/m2 atas nama tersangka JL sebanyak 21 Akta Jual Beli (AJB).

"Selanjutnya tersangka JL mencari Developer atau mencari mitra kerja untuk membangun perumahan tersebut dan akhirnya Panitia mendapatkan Mitra Kerja yaitu CV. Putri Tunggal lalu tersangka JL melakukan penyerahan 21 AJB milik PT. IKI kepada PT. Putri Tunggal Abadi yang diwakilkan oleh Direkturnya atas nama tersangka AA untuk digunakan mengurus administrasi proses pembangunan rumah di lahan lokasi milik PT IKI," papar Yeni.

Lalu PT. Putri Tunggal Abadi melakukan Pembangunan Perumahan sebanyak 153 unit type 29/112 m^2, namun hanya 26 orang saja dari karyawan PT. IKI yang membeli perumahan tersebut kepada PT. Putri Tunggal dengan harga kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) .

Bahwa hingga saat ini keseluruhan tanah yang dibeli oleh PT. IKI dari hasil jasa produksi/bonus karyawan menjadi hak milik PT. Putri Tunggal Abadi, sedangkan PT. IKI kehilangan asset perusahaan.

"Dari penyimpangan yang terjadi pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Bonus / Jasa Produksi Pengadaan Tanah Dan Pelepasan Hak AJB (Akta Jual Beli) Ke BPN (Badan Pertanahan Negara) Milik Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) tersebut, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah)," tegasnya 

Yeni Andriani, menyebutkan jika dalam kasus ini para tersangka disangkakan Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahaan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejari Gowa akan melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi direktur PT.IKI di BPN Kabupaten Gowa dan menegaskan akan mengusut keterlibatan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.

"Kami nanti akan melakukan pengembangan ke BPN Kabupaten Gowa. Apabila ada indikasi, kita akan tindak lanjuti," tegasnya.

"Untuk saksi dari BPN Kabupaten Gowa, sudah kita periksa, termasuk Warkah - Warkah nya sudah kami miliki," sambungnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Untuk luas tanahnya, Kajari Gowa menyebutkan ada sekitar 87.000 meter persegi lokasi tanah yang telah di beli PT.IKI melalui PT. Putri Tunggal.

Terkait tersangka baru, Kajari Gowa mengungkap masih melakukan pengembangan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Gowa. (Itg/frd)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Info Lengkap Jadwal KRL Rute Jogja-Solo Hari Ini Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyajikan informasi secara lengkap terkait jadwal keberangkatan krl commuter line untuk rute Jogja-Solo pada hari ini, Rabu, 11 November 2026.
Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Polemik Sengketa Lahan, Polisi dan TNI Buka Gembok Gerbang SMPN 3 Wera NTB

Kepala SMPN 3 Wera mengatakan gerbang sekolah dibuka menjelang waktu Magrib usai sebelumnya siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar mengajar di luar sekolah.
Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan Motor di Indonesia Tembus 5,65 Juta Unit, Naik 4,17 Persen Per-Oktober 2026

Penjualan motor Indonesia mencapai 5,65 juta unit pada Januari-Oktober 2026, naik 4,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Simak data lengkapnya.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Mengenal Jenderal M Yusuf: Keturunan Bangsawan hingga Mantan Panglima ABRI yang Diberi Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Jenderal M Yusuf, mantan Panglima ABRI, Purnawirawan TNI, mantan ajudan Kahar Muzakkar yang menjadi Pahlawan Nasional 2026.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.

Trending

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Terbongkar Peran Irjen Ahrie Sonta dalam Perkara Dugaan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Irjen Ahrie Sonta diduga kuat melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan alat milik Polri untuk melakukan penyadapan secara ilegal.
Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Dari Pagi ke Malam, Ini Jadwal KRL Rute Rangkasbitung-Tanah Abang Rabu 11 November 2026

Artikel ini menyediakan informasi secara lengkap seputar jadwal keberangkatan KRL Commuter Line rute Rangkasbitung-Tanah Abang hari ini, Rabu 11 November 2026.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Sosok Frans Seda, Tukang Rumput hingga Menteri Perkebunan Era Soekarno yang Sabet Gelar Pahlawan Nasional

Berikut profil lengkap almarhum Drs. Franciscus Xaverius Seda alias Frans Seda, tokoh NTT atau eks Menteri Keuangan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional 2026.
Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Baru Resign Mau Langsung Cairkan BPJS Ketenagakerjaan, Memang Bisa? Ini Syarat dan Caranya

Berikut tata cara dan syarat yang bisa dilakukan untuk mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan setelah memilih untuk resign atau mengundurkan diri dari pekerjaan.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT