Pemkot Kendari Diduga Ubah Nomenklatur APBD 2024, DPRD Geram Hingga Bentuk Pansus

La Ode Azhar mengaku Pansus ini mulai bekerja yang dibagi menjadi tiga tim untuk melakukan langkah-langkah dan kalau ditemukan ada pelanggaran sangat luar biasa tentunya ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pansus ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pucuk pimpinan dan bahkan bisa ke sampai ke aparat penegak hukum (APH).

Menurutnya, dalam Pansus ini dengan adanya hak yang dimiliki DPRD yakni, interpelasi, hak angket, menyatakan pendapat. Tapi dalam hal ini bisa saja hak angket yang berpotensi, karena bisa menyelidiki bekerja seperti APH.

"Kita bekerja itu menelusuri apakah ada tidak temuan pelanggaran pidana atau ada unsur kemufakatan jahat. Kemudian ada tidak program yang dibuat untuk kepentingan tertentu dan hasilnya ini KPK bisa masuk dalam konteks pencegahan", tutupnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kendari, Cornelius Padang membantah jika pihaknya tidak melibatkan DPRD dalam pembahasan yang dimaksud.

“Yang jelas dari pemda tidak mungkin hal itu tidak dibahas. Dalam nomenklatur  itu memang tidak menyebut atau tidak dikatakan khusus soal MTQ tapi kan disitu ada pembahasan soal pembenahan jalan dan bangunan pelengkap jalan, nah untuk fokusnya itu kan kebijakan pemda,” bebernya.

Cornelius juga membantah adanya anggaran perjalanan dinas yang membengkak. Sebab, menurutnya, anggaran perjalanan dinas dikurangi. Cornelius menyebut, setelah evaluasi APBD oleh Pemprov Sultra, Pemkot Kendari disarankan untuk meningkatkan belanja infrastruktur.

“Mungkin ada komunikasi yang kurang bagus saya lihatnya, ada yang membutuhkan penjelasan nanti kita jelaskan,” tegasnya.

Cornelius bilang, pihaknya siap memberikan keterangan dalam pansus DPRD Kota Kendari ketika dipanggil. Ia juga memastikan Perda APBD ditetapkan melalui pembahasan bersama Pemkot Kendari dan DPRD.

Sehingga, Cornelius tak terima jika dikatakan sebagai anggaran siluman. Pergeseran anggaran itu juga dilakukan ketika APBD dievaluasi oleh Pemprov Sultra sebelum ditetapkan sebagai perda.

“Evaluasi itu tidak mengubah postur dan tidak boleh menambah sub-kegiatan. Tapi kalau memformulasikan dari belanja yang tidak terlalu penting menjadi belanja yang penting untuk masyarakat,” ujarnya.