Guru Besar dan Mahasiswa PPDS Kedokteran Unhas Soroti Menkes

Makassar, tvOnenews.com - Sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran dan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Hasanuddin Makassar kompak bersama-sama menyampaikan pernyataan sikap terhadap sistem pendidikan kedokteran Indonesia.  Mereka menyebut dalam kurun waktu 6 tahun terakhir muncul ketidakharmonisan dengan sejumlah pihak menyangkut kebijakan pendidikan kedokteran dan kesehatan. 

"Tentunya kami mengamati bahwa proses pendidikan kedokteran dan kesehatan dalam kurun waktu 6 tahun ini semakin memburuk dan tidak adanya ketidakharmonisan antara pihak-pihak yang terkait," ujar Dekan Fakultas Kedokteran Unhas Prof Haerani Rasyid, Selasa (20/5/2025). 

Setidaknya ada enam poin penyataan sikap yang disampaikan guru besar FK Unhas dalam aksi tersebut. Meski demikian, ada satu poin paling krusial terhadap pendidikan kedokteran dan pelayanan kesehatan. 

"Sebenarnya semuanya krusial, sehingga kami mempoinkan sikap tersebut dalam 6 poin. Tapi yang terutama tentunya adalah 5 poin," kata dia. 

Sekadar diketahui enam poin pernyataan sikap guru besar FK Unhas yakni, pertama Institusi pendidikan kedokteran telah dan selalu siap untuk menghasilkan sumber daya manusia bagi pembangunan kesehatan bangsa. Kedua, semua pihak yang terkait wajib bersinergi dan menjaga keharmonisan untuk mencapai tujuan pendidikan dokter dan dokter spesialis untuk kesehatan dokter/dokter spesialis yang berkompetensi tinggi guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

"Semua pihak terkait saling menghargai sesuai tugas pokok dan fungsi serta tidak saling menyalahkan antara satu dan lainnya yang dapat menimbulkan polemik yang tidak produktif serta tidak menyelesaikan masalah fundamental pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan," ujar Prof Haerani.

Baca Juga

Panduan Lengkap Pengisian PDSS 2026 via e-Rapor untuk SNBP, Sekolah Dapat Kuota Tambahan 5 Persen

Poin keempat, masing-masing pihak memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaan pendidikan dokter dan dokter spesialis serta pelayanan kesehatan sesuai ruang lingkup kerja. Kelima, pihak terkait seharusnya mengedepankan komunikasi dialogis yang setara dalam setiap pengambilan kebijakan yang tidak produktif.

"Pembentukan independensi kolegium, penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, kompetensi tambahan bagi dokter umum yang mestinya harusnya secara ilmiah harus dianalisis dan serta pembukaan hospital base pada humas rumah sakit vertikal yang telah melakukan pendidikan university base," sebutnya.