PKBI Dorong Pemerintah Perkuat Kolaborasi Pemerintah dalam Penanggulangan HIV/AIDS

Salah satu cara untuk memperkuat kolaborasi ini adalah melalui Swakelola Tipe III. Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Andi Iskandar Harun, mengatakan mekanisme ini adalah peluang besar untuk meningkatkan kerja sama antara OMS dan pemerintah dalam program penanggulangan HIV/AIDS.

 

"Para pihak perlu memiliki pemahaman dan perspektif yang sama bahwa mekanisme ini adalah bentuk kolaborasi yang menjanjikan untuk masa depan," ujar Andi Iskandar, dalam sebuah diskusi lintas sektor di Makassar. Selasa,05 Agustus.

 

Swakelola Tipe III memungkinkan pemerintah bekerja sama langsung dengan OMS tanpa melalui proses tender, sehingga program bisa lebih cepat dan tepat sasaran.

Iskandar menjelaskan bahwa kerja sama ini berfokus pada isu HIV/AIDS, bukan program umum. OMS memiliki keunggulan strategis karena dapat menjangkau populasi kunci seperti pekerja seks, pengguna narkoba suntik, dan kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL).

 

Selain itu, OMS lebih fleksibel dan sensitif terhadap kebutuhan lokal, serta memiliki pengalaman dalam advokasi dan mobilisasi sosial.

 

“OMS juga lebih fleksibel dalam pendekatan komunitas, lebih sensitif terhadap kebutuhan lokal, serta memiliki pengalaman dalam advokasi dan mobilisasi sosial yang sangat relevan dalam konteks epidemi HIV,” ujarnya.

 

Perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, Yanti, mengakui bahwa meskipun dinasnya telah menjalankan berbagai program edukasi dan pelayanan, kolaborasi dengan OMS tetap diperlukan untuk memperluas cakupan dan efektivitas. Dengan Swakelola Tipe III, kerja sama dapat menjadi lebih terstruktur dan berkelanjutan, karena OMS memiliki keahlian teknis, jaringan komunitas, dan kepercayaan dari masyarakat.

 

“Dengan swakelola tipe III, kerja sama bisa lebih terstruktur dan berkelanjutan,” jelasnya.

 

Namun, implementasi Swakelola Tipe III tidak bisa sembarangan. Menurut Iskandar, ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu kejelasan regulasi, transparansi pengadaan, dan kapasitas manajeriadekade

 

Penting untuk memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif untuk menjaga kualitas program. Selain itu, dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Makassar juga sangat dibutuhkan. Penguatan kapasitas OMS menjadi isu krusial agar mereka bisa menjalankan mandatnya dalam skema swakelola.

 

OMS perlu dilatih dalam manajemen keuangan, pelaporan, dan audit. Tanpa kapasitas ini, kolaborasi berpotensi terhambat oleh masalah administratif.

 

Tujuan utama dari upaya ini adalah membangun kontrak sosial yang kuat antara pemerintah dan OMS dengan satu visi, yaitu mengakhiri epidemi AIDS di Indonesia. Keberhasilan kolaborasi ini sangat bergantung pada sinergi semua pihak.

 

"Harus ada sistem monitoring dan evaluasi yang partisipatif agar kualitas pelaksanaan program tetap terjaga,” tambahnya.

 

Dengan komitmen jangka panjang, langkah ini bisa menjadi titik balik dalam perang melawan epidemi yang telah berlangsung lebih dari empat dekade. (frd)