Penertiban Aset Negara untuk Lahan Pembangunan Poltekpar Manado Bentrok, Petani Iba Minta Bantuan Presiden Jokowi

Minahasa, Sulawesi Utara - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melakukan penertiban aset Negara di Desa Kalasey dua, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara berujung bentrok Senin (07/11/2022) Siang.

Aksi bentrokan terjadi ketika ratusan aparat gabungan dari Polisi dan Pol PP memaksa masuk ke lokasi yang akan dibangun kampus Politeknik Pariwisata Manado, namun mendapat perlawanan keras dari warga dengan memblokir jalan dan membakar ban bekas di akses jalan masuk.

Petugas gabungan dari Pol PP, Shabara,  Brimob dan Resmob Polresta Manado terus memukul mundur warga sehingga bentrok pun tak terhindarkan. Aksi saling dorang dan saling pukul antara warga dan petugas pun mewarnai jalannya proses pengosongan lahan tersebut.

Agustin Lombunaung, salah satu petani mengaku lahan tersebut sudah digarap oleh keluarganya sejak tahun 1932, dan kini dilanjutkannya sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya dari hasi perkebunan.

"Anak-anak saya ada yang sudah jadi Polisi, dan ada yang sudah sarjana karena hasil dari perkebunan ini, dan sekarang lahan saya tinggal ini mengapa mau diambil lagi,"ujarnya dengan berlinang air mata.

Sambil menangis wanita parubaya ini juga berharap jeritannya bersama puluhan warga Desa Kalasey dua ini bisa didengar oleh Presiden Joko Widodo, karena mereka tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

Baca Juga

Identitas Massa Penyerang saat Demo di Malioboro Disorot, Kapolda DIY: Itu Preman, Bukan Jaga Warga

"Pak Presiden Jokowi, tolong kami pak, kami hanya ingin mencari makan, kami hanya bertahan hidup dari hasil kebun kami ini, kami bukan mencari kekayaan pak, lahan kami yang tersisah tinggal ini pak, tolong kami pak Jokowi," harapnya.

Sementara itu, Kabag OPS Polresta Manado, Kompol Tommy Aruan mengatakan sebelumnya telah dilakukan tiga kali sosialisasi dan kegiatan penggalangan terhadap petani.

"Kami membantu Pol PP dalam hal ini memberikan pengamanan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menggagalkan rencana pemerintah dari aksi-aksi anarkis warga," ujar Aruan 

Menurut Aruan, petugas gabungan dari  Polisi 150 personil dan Pol PP 70 orang melakukan pengamanan masuknya alat berat untuk melakukan pagar keliling di lokasi yang akan di bangun kampus.