Polemik Kepemilikan Taman Cadika, Ahli Waris Tuntut BPN Keluarkan Sertifikat dari Aset Pemko Medan

Surat itu dikeluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang. Kemudian, pada tahun 1973 keduanya memberikan izin tanah mereka seluas 250.000 m² untuk pembinaan warga pramuka. 

Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Kwartir Cabang Pramuka TK-II Kodya Medan pada 12 Mei 1999. 

Belakangan diketahui, terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/- Pangkalan Masyur, yang dikeluarkan oleh BPN Medan kepada Pemko Medan di lahan keduanya. 

Selanjutnya, Jamuda merasa keberatan dan melakukan upaya hukum melalui PTUN Medan yang terdaftar dengan register perkara nomor: 35 G/2000/PTUN-Mdn. 

Pihak yang tergugat Kepala BPN Medan dan Wali Kota Medan. Di ujung, amar putusannya adalah mengabulkan gugatan Jamuda untuk membatalkan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1/- Pangkalan Masyur pada 31 Mei 1994.

Pihak Pemko Medan dan Kepala BPN Medan pun melakukan upaya hukum banding di PTTUN Medan, terdaftar dengan register perkara nomor: 01/BDG-G MD/PT.TUN-MDN 2001. Hasilnya, permohonan para pembanding dikabulkan. 

Baca Juga

Buka-bukaan soal Konflik Agraria, Nusron Akui Benturan dengan Aset BUMN hingga TNI-Polri yang Paling Repot

Tidak menyerah, pihak Jamuda Tampubolon kembali melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara nomor: 283/K/TUN/2001. Hasilnya membatalkan putusan tingkat banding, dan menguatkan putusan PTUN Medan.

Berangkat dari hal itu, PTUN Medan mengeluarkan surat Perintah Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) pada 1 Maret 2006. Mirisnya, sampai ini pihak BPN Medan belum melaksanakan eksekusi dengan alasan lahan itu belum dihapus sebagai aset yang dikelola Pemko Medan. 

"Sampai sekarang lahan itu masih dimanfaatkan sebagai taman pramuka oleh Pemko Medan," tutupnya. (ayr/aag)