Dinas Perkim Kota Pekanbaru Siapkan Rp 5,6 Miliar Guna Penanganan Banjir

Pekanbaru, tvonenews.com - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru menyiapkan anggaran Rp5,6 miliar guna penanganan banjir di lingkungan masyarakat. Hal ini akan direalisasikan melalui Program Pekanbaru Bergerak, Jumat (3/3/2023). 

Banjir yang menjadi salah satu masalah utama di Kota Pekanbaru saat ini menjadi prioritas yang diselesaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun.  Di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penanganan diterjemahkan lewat program kerja. 

Saat di konfirmasi tvonenews.com, Kamis (3/3/2023), Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru, Mardiansyah, mengatakan, OPD yang dipimpinnya memiliki Program Pekanbaru Bergerak yang kegiatannya berbasis pada swadaya masyarakat. Anggaran yang ada di dinas perkim akan diserahkan kepada kecamatan untuk menangani permasalahan banjir di masing-masing wilayah. 

"Program Pekanbaru Bergerak ini nantinya akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Bentuknya kita prioritaskan pada penanganan kawasan banjir di lingkungan, bisa saja jembatan patah karena banjir, bisa saja drainase, bisa saja sarana umum," jelas Adie. 

Menurutnya, untuk menentukan berapa titik dan skala prioritas serta besaran anggaran yang dibutuhkan kecamatan, pihaknya belum bisa memastikan. Pihaknya masih menunggu data dan laporan dari masing-masing kecamatan. "Untuk titik prioritas, mungkin dalam dua minggu ini sudah ketemu, ya. Kita infokan dulu, makanya pak camat kita undang untuk mendapatkan lokasi prioritas," katanya.

Terkait anggaran, dia menyebut untuk sementara disediakan sebesar Rp5,6 miliar. "Saat ini masih angka percobaan Rp5,6 miliar," ucapnya.

Baca Juga

Anak Kepala Daerah di Riau dan Selebgram SA Terjaring Razia, Positif Ganja

Adie menjelaskan, dalam program ini pihaknya akan menyelesaikan satu per satu permasalahan di masing-masing kecamatan. Nantinya akan dilihat mana yang prioritas. Kemudian anggaran yang diperuntukkan di masing-masing kecamatan juga berbeda-beda, sesuai kebutuhan dan permasalahannya.

"Metodenya ketuntasan, jadi ketuntasan satu masalah di setiap kecamatan bisa selesai, tuntas. Bisa saja contohnya di Kecamatan Sail bisa lebih besar, tapi menyelesaikan satu akar masalah. Sehingga akan berbeda-beda kebutuhannya di setiap kecamatan, tidak sama," tutupnya. (man/wna)