Ketua DPRD Sumut Akan Panggil Ketua KI Sumut, Terkait Diduga Ada Pelanggaran Etik

Medan, tvOnenews.com – Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting, menyikapi dengan cepat pengaduan terkait adanya dugaan pelanggaran etik dua komisioner KI Sumut, SS dan CA. Hal ini disampaikan Baskami usai bertemu Tim Advokasi Dugaan Pelanggaran Etik KI Sumut, Jumat (5/5/2023).

“Kami sudah menerima pengaduan ini secara langsung, jadi kita akan segera panggil KI Sumut untuk mendapatkan penjelasan tentang laporan ini,” pungkasnya.

Ketua Tim Advokasi Pelanggaran Etik KI Sumut, Lely Zailani mengatakan, sangat berterima kasih Ketua DPRD Sumut bisa merespon cepat laporan ini, dan menunggu proses selanjutnya. Pihaknya sudah melaporkan hal ini ke beberapa instansi terkait termasuk KI Pusat, Gubsu, dan Komnas Perempuan.

DPRD Sumut sebagai lembaga yang turut menentukan terpilih atau tidaknya seorang komisioner KI Sumut, sepatutnya pihaknya mengadukan hal ini kepada dewan.

“Pelanggaran etik ini cukup serius, karena terkait perilaku dan nama baik lembaga pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi, memang sepatutnya diselesaikan sesuai peraturan dan prosedur, dengan keseriusan dan kecermatan, sehingga tidak menimbulkan polemik baru yang merugikan,” tuturnya.

Pelapor, tambah Lely, saat ini mengalami kekerasan berbasis gender yang berlapis. Yakni pengkhianatan suaminya, kriminalisasi karena dilaporkan suaminya ke polisi karena melaporkan dugaan pelanggaran etik di kantornya KI Sumut, dan juga digugat cerai. 

Baca Juga

Dobrak Kesenjangan, Pemprovsu Hadirkan "AKSEN-NIAS", Percepat Pembangunan Kepulauan Nias

Tim Advokasi  juga menuntut dibentuknya Majelis Etik oleh KI Sumut, untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran etik. Sebab, perangkat yang bertugas menegakkan kode etik anggota Komisi Informasi dan memeriksa dugaan pelanggaran kode etik adalah Majelis Etik, sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Komisi Informasi.

Seperti diberitakan sebelumnya, LA melaporkan 2 komisioner KI Sumut, SS dan CA, atas dugaan pelanggaran kode etik kepada Ketua KI Sumut pada 17 Maret 2023.

Namun, laporan itu baru ditanggapi KI Sumut dengan pemanggilan untuk menjelaskan laporan tersebut pada 6 April 2023. Padahal dalam Peraturan KI (PerKI) No.3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Komisi Informasi. Ia juga baru menyerahkan bukti-bukti dan saksi adanya pelanggaran etik kepada Abdul Haris Nasution, Ketua KI Sumut secara langsung di kantornya usai memberikan penjelasan.

Rapat pleno KI Sumut pada 11 April 2023 memutuskan tidak ada pelanggaran kode etik oleh kedua komisioner KI Sumut seperti yang dilaporkan LA. Dan menilai kasus itu hanya masalah internal rumah tangga.

KI Sumut juga menggelar konferensi pers pada 13 April 2023 untuk menyampaikan hasil keputusan mereka, dan di hari yang sama, SS melaporkan LA istrinya ke Polrestabes Medan atas dugaan pencemaran nama baik dengan UU ITE.

Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Dugaan Pelanggaran Etik KI Sumut, Lely Zailani, menilai putusan KI Sumut sangat prematur dan memihak. Ia mempertanyakan bagaimana KI Sumut memutus ada atau tidaknya pelanggaran etik jika Majelis Etiknya tidak dibentuk. Sesuai PerKI No. 3 tahun 2016, harusnya laporan LA diputuskan oleh Majelis Etik yang terdiri dari akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat.

“KI Sumut menunjukkan ketidakprofesionalan, ketidakcermatan, dan ketidakpahaman dalam menangani pengaduan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 3 Tahun 2016, dengan penyikapan laporan melebihi batas waktu dan menggelar konferensi pers tentang putusan rapat pleno sebelum menyerahkannya kepada pelapor. Karena integritas KI Sumut sudah kami anggap cacat, kami laporkan kasus ini ke KI Pusat," ucapnya tegas. (sgh/fna)