Mencuat kabar KPK lakukan OTT Bupati Langkat, Syah Afandin bersama anggota DPRD Sumut. Sontak, hal ini menuai komentar Wakil Ketua DPRD Sumut  Ihwan Ritonga.
DPRD Sumut Ihwan Ritonga desak Kapolda Sumut melindungi Halimah seorang guru ngaji yang berani melawan dan melaporkan maraknya peredaran narkoba di Deli Serdang
Sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) melaporkan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Dari data yang diterima, KKJ Sumut mencatat, ada satu orang jurnalis mendapat dugaan tindak kekerasan oleh aparat. Kemudian ada satu jurnalis mengalami perintangan serta perampasan alat kerja.
Pihaknya menduga 39 orang tersebut merupakan sebagai provokator maupun pelaku anarki dalam unjuk rasa tersebut di depan Gedung DPRD Sumut, Selasa (26/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk status Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Badko HMI Sumatera Utara menanggapi pernyataan Ketua DPRD Sumatera Utara soal harus memepertahankan 4 pulau yang sedang bersengketa antara Sumut dan Aceh.
Pramugari Wings Air bernama Lidya Cristine resmi membuat laporan ke Polres Nias. Lidya melaporkan anggota DPRD Sumut Megawati Zebua buntut dugaan penganiayaan
Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) melaksanakan rangkaian Syukuran HUT IPPAT ke-39 yang dirangkaikan dengan Peresmian Perluasan Sekretariat PP-IPPAT.
Ribuan penikmat musik punk rock dari berbagai daerah di Indonesia bersiap untuk berkumpul di Yogyakarta akhir September 2026 untuk menyaksikan perhelatan musik
Jadwal Asian Games 2026, Jumat 25 September dengan 26 cabang olahraga yang akan menyelenggarakan pertandingan hari ini yang 13 diantaranya ada wakil Indonesia.
Mohammad Zaki Ubaidillah alias Ubed dan rekan satu timnya yang berjuang di nomor regu putra bulu tangkis dihubungi langsung oleh Presiden Prabowo setelah mengalahkan China, Kamis (25/9/2026).
Dua perusahaan di Kabupaten Pasuruan, PT Baramuda Bahari dan PT Megamarine Pride, mempertanyakan dasar penyegelan komoditas udang impor oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).