Setelah Mengadu ke Menko Polhukam, Cut Nina Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan untuk Klaim Tanah

Nagan Raya, tvOnenews.com - Cut Nina, seorang wanita cantik asal Aceh, dilaporkan ke Polres Nagan Raya setelah mengadu kepada Menko Polhukam, Mahfud MD, dan tampil dalam podcast artis terkenal Uya Kuya. Dia mengeluhkan bahwa laporan yang diajukannya terkait dugaan perusakan lahan oleh sejumlah warga tidak diproses oleh aparat kepolisian Polres Nagan Raya.

Sekarang, Cut Nina dilaporkan ke Polres Nagan Raya oleh Yayasan Advokasi dan Keadilan (YBLH-AKA) atas dugaan pemalsuan tanda tangan pada dokumen kepemilikan tanah seluas 101 hektar di Desa Cot Rambong, Kecamatan Kuala Pesisir.

Muhammad Dustur, Direktur YLBH AKA Distrik Nagan Raya, menyatakan bahwa Cut Nina dilaporkan kepada polisi karena diduga melakukan pemalsuan tanda tangan pada Surat Kepemilikan Tanah (SKT) dan mengklaim tanah tersebut sebagai milik pribadinya.

"Dugaan kepemilikan tanah seluas 101 hektar yang diklaim oleh Cut Nina dan kawan-kawannya sebenarnya merupakan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki oleh perusahaan PT Ambya Putra, bukan milik pribadi," kata Dustur pada Rabu (24/05/2023).

Dustur menjelaskan bahwa tanda tangan pada Surat Kepemilikan Tanah (SKT) Nomor: 16/CR/NR/KP/2008 yang dimiliki oleh Cut Nina merupakan palsu karena Cut Nina sendiri tidak pernah menandatanganinya.

"Hari ini, saya bersama warga termasuk saksi yang ada tanda tangan pada surat yang dimiliki oleh Cut Nina melaporkan indikasi pemalsuan ini ke Polres Nagan, karena mereka mengaku tidak pernah menandatangi surat tersebut," jelasnya.

Baca Juga

OSO hingga Mahfud MD Kompak soal Wacana Ambang Batas Parlemen: Demokrasi Jangan Jadi Arena Eksklusif Partai Besar

Dustur menambahkan bahwa tanah yang merupakan HGU perusahaan PT Ambya Putra tersebut diberikan oleh Negara sejak tahun 1995 untuk perkebunan kelapa sawit, namun hingga saat ini tanah tersebut belum digarap atau dioperasikan.

"Sudah 30 tahun sejak pemberian izin HGU, namun tidak ada aktivitas di atas tanah tersebut. Biasanya, jika tidak ada aktivitas selama 20 tahun, izin HGU tersebut akan dikembalikan kepada negara," ungkapnya.

Dustur menyebut bahwa klaim yang diajukan oleh Cut Nina dan kawan-kawannya sudah mendapatkan dua kali teguran dari Dinas Perkebunan Nagan Raya karena tidak ada aktivitas usaha di atas tanah negara tersebut.