Pengelolaan Dana Desa Tidak Transparan, Warga Aceh Selatan Segel Kantor Desa

Aceh Selatan, tvOnenews.com - Warga Desa Gampong Hulu, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan menyegel kantor Desa Setempat. Penyegelan dilakukan warga dengan menggunakan spanduk. Warga menyegel kantor desa setempat karena kepala desa dinilai tidak transparan dalam mengelola dana desa.

Dalam aksi yang digelar secara damai itu, warga menyegel dengan menempelkan baliho bertuliskan Disegel dan juga terdapat kalimat lainnya yang menuntut kepala desa untuk mundur, serta pesan agar dana desa tidak dikorupsi dan juga diminta tidak menipu masyarakat dalam penggelolaan anggaran desa.

Koordinator aksi penyegelan kantor Desa Hulu, Putra menyebutkan, warga desa setempat melakukan aksi guna mempertanyakan penggunaan anggaran ketahanan pangan Rp 91 juta dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2022.

Kata Putra anggaran, puluhan juta itu warga tak terlaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DD Desa Hulu.

"Inti permasalahan terjadinya aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah warga Gampong Hulu itu disebabkan dana ketahan pangan 91 juta rupiah hilang di telan bumi," kata Koordinator aksi penyegelan kantor Desa Hulu, Putra, Jumat (26/5/2023).

Sebutnya, tidak masuknya laporan tersebut maka secara jelas LKPJ penggunaan dana desa setempat belum selesai seratus persen, namun anehnya kata dia Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong (DPMG) Kabupaten Aceh Selatan malah mencairkan APBDes 2023.

Baca Juga

Banggar DPR Ketok Pagu TKD 2027 Rp735 Triliun, Ini Rincian Dana untuk Daerah

Harusnya, kata dia, melihat LKPJ yang belum mencapai seratus persen itu DPMG tidak mencairkan terlebih dahulu APBDes 2023. Ia bahkan menyebut belum selesainya LKPJ secara penuh dan hilangnya anggaran ketahanan pangan sebesar Rp91 juta tersebut harus ditanggapi secara serius.

"Seharusnya segera di Plt kan Keuchik Gampong (kepala desa) Hulu dengan yang lain sebagai penganti Keuchik yang bermasalah ini, dan kadis DPMG harus segera turun tangan melihat kondisi dilapangan, jangan hanya mengucurkan Dana Desa tersebut," ucap Putra.

Cairnya DD milik Desa Hulu, sementara LKPJ belum selesai secara pernuh menunjukkan buruknya kinerja DPMG. Bahkan ia menunding DPMG setempat bekerja hanya menerima laporan tanpa melakukan peninjauan dan pendampingan di desa itu.

'Terlihat sekali Dinas DPMG Aceh Selatan hanya menerima laporan asal Bapak senang, padahal kondisi dilapangan yang tidak jauh dari Dinas DPMG itu, ada segudang persoalan dan terkesan amburadul," sebutnya.