Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Senilai RP 512 M Disoal Serta Diindikasi Tak Urgensi, Wali Kota dan Ketua DPRD Medan Digugat Melawan Hukum

“Dengan membatalkan atau meninjau ulang kerangka acuan kerja yang menjadi dasar revitalisasi dengan menerbitkan surat keputusan dan atau suatu peraturan daerah yang tegas,” ujarnya.

Pada bagian lain isi gugatan, mereka juga meminta agar hakim menghukum dan memerintahkan tergugat dan turut tergugat untuk membebaskan Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang publik sepenuhnya yang bebas dari bangunan permanen di atas atau di bawahnya serta tidak dikomersialisasikan dalam bentuk apapun. 

"Serta mengembalikan bentuk asli Lapangan Merdeka yang susah ada seperi panggung, jambur karo dan lainnya sang tercatat dalam sejarah, tutup Dr Redyanto Sidi SH MH didampingi Ramadianto SH yang juga tercatat sebagai dosen salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan.

"Di sini juga saya sampaikan tidak ada hal yang urgensi untuk dilakukan revitalisasi besar besaran atas Lahan Lapangan Merdeka dengan dana fantastis yang juga kita indikasi belum diketahui sumbernya dari mana. Sehingga ini aneh juga revitalisasi besar besaran Lapangan Merdeka dibangun basement permanen yang kita ketahui juga dari media akan dibangun lahan parkir kendaraan dengan Revitalisasi Modern dan nantinya itu pasti kita duga akan dijadikan sentra  komersialisasi. (ysa/lno)