Berakhir Damai, Konflik Pembangunan Gereja di Batam Dimediasi oleh Kepolisian dan Komunitas Agama

Batam, tvonenews.com - Penyelesaian konflik terkait rencana pembangunan gereja di Batam mencapai titik terang setelah berhasil dimediasi. Mediasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Polresta Barelang pada Jumat (11/08/2023).

Kepala Kepolisian Resort Barelang, AKBP Nugroho Tri N., menyatakan bahwa pertemuan sore ini membahas permasalahan pembangunan yang terkait dengan rencana tempat ibadah Gereja Utusan Pentakosta di Indonesia (GUPDI), yang akan dibangun di Kav. Bida Kabil RT 004 RW 021, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa.

"Kondisi ini semestinya tidak perlu terjadi apabila kita lebih mengedepankan musyawarah dan tetap menjaga ketenangan situasi kamtibmas di Wilayah Hukum Polresta Barelang agar selalu aman dan kondusif," ungkap Nugroho.

Nugroho menambahkan bahwa sebagai negara hukum, penting bagi seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan mengutamakan musyawarah. Jika ada perbedaan pendapat, Kepolisian Polda Kepri siap memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat.

"Sebagai warga negara yang hidup dalam negara hukum, kita harus tunduk pada peraturan yang berlaku. Kami, sebagai Kepolisian Polda Kepri, telah menerima laporan dari pihak gereja. Dengan adanya pertemuan ini, kami berharap dapat menciptakan perdamaian agar masalah ini dapat diatasi tanpa perlu meluas," kata Kapolres.

Dari sudut pandang lain, Chablullah Wibisono dari Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Batam mengungkapkan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administratif, termasuk rekomendasi dari FKUB dan persyaratan terkait lahan serta bangunan. Selain itu, ada persyaratan khusus terkait jumlah jamaah dan warga sempadan yang boleh seagama maupun beragama lain.

"FKUB Kota Batam berharap agar tidak ada gejolak dalam masyarakat terkait pendirian rumah ibadah di kota ini, sehingga situasi kamtibmas di Batam tetap terjaga," ujarnya.

Sementara itu, Zulkarnain dari Kementerian Agama RI di Kota Batam berharap bahwa pertemuan ini akan menghasilkan kesepakatan yang dapat meredam situasi. Pembangunan rumah ibadah, menurutnya, tidak hanya berkaitan dengan alokasi lahan dan legalitasnya, tetapi juga harus mematuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

"Oleh karena itu, saling menghormati dan menghargai dalam beragama sangat penting untuk menciptakan harmoni dalam bernegara," harap Zulkarnain.

(ahs/fna)