Meski Satu Agen dan Pangkalan Disanksi Pertamina, Harga LPG 3 Kg di Pasaman dan Pasaman Barat Masih Meroket

Kata Khairudin, yang sedang melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pangkalan dan pengecer, tingginya harga di pengecer tersebut akibat membeli dari pangkalan yang harganya hingga Rp. 24 ribu/tabung 3 Kg.

“Kita mengapresiasi langkah Pertamina yang telah memberikan sanksi kepada salah satu agen dan pangkalan binaannya, semoga tindakan ini memberikan pelajaran bagi agen dan pangkalan lainnya. Namun, hingga saat ini harga gas LPG bersubsidi ini khusus di Pasaman dan Pasaman Barat harganya masih ditemukan yang diatas HET,” tambah Khairuddin.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Pasaman dua periode ini menambahkan, tentunya pihak pangkalan juga harus menjual sesuai dengan HET, karena kalau pangkalan mahal maka di pengecer akan lebih mahal.

“Jadi kita minta kepada Pertamina betul-betul lah, karena di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat sudah menjerit masyarakat karena harga gas LPG yang 3 Kg itu sudah sangat mahal apalagi di pengecer. Kadang gasnya pun tidak ada di pangkalan,” sesalnya.

Khairuddin juga mempertanyakan, apakah harga di pangkalan yang sesuai dengan HET (Rp. 18.600/ tabung 3 Kg) tersebut tidak ada untung sehingga ada pangkalan yang menjual hingga Rp24 Ribu/tabung. Dan jika memang gas 3 Kg didistribusikan ke masyarakat  melalui pengecer, maka pangkalan harus menjual sesuai HET, sehingga sampai ke masyaraat harganya tidak terlalu melambung.

“Kita berharap Pertamina terus menertibkan pangkalan-pangkalan dan para agen binaaannya, karena harga di tingkat pangkalan (Rp. 24 Ribu/tabung 3 Kg) hampir menyeluruh terjadi di Pasaman dan Pasaman Barat ini, dan tindakannya (Pertamina) di Kecamatan Panti itu sangat kita dukung,” terangnya lagi.

Baca Juga

BRIN Siapkan Pengganti LPG hingga Padi Biosalin: Harus Jadi Fondasi Kemajuan Ekonomi

Memang ada informasi yang diperoleh Khairuddin saat survey lapangan, bahwa ada dugaan permainan antara agen denagan pangkalan. Namun, hal tersebut masih sebatas informasi yang mesti didalami oleh pihak terkait.

“Informasi itu belum bisa kita pertanggung-jawabkan dan harus dicari kebenarannya, namun yang berwenang dan melekat pengawasannya tentu pihak pertamina, sementara untuk data lainnya kita akan sampaikan dua atau tiga hari lagi, karena saya masih melakukan survey lapangan” tutup Khairuddin Simanjuntak. (Yud)