Update Keterlibatan Rapidin Simbolon dalam Kasus Korupsi Dana Covid-19, Ini Kata Kejati Sumut dan Direktur Pushpa Sumut

Medan, tvOnenews.com - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) diminta untuk segera memproses dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Rapidin Simbolon menikmati dana Covid-19 ketika menjabat sebagai Bupati Samosir periode 2016-2021.

Hal terus menuai polemik dan tanda tanya masyarakat atas indikasi lamban sampai terjadi perbedaan pandangan hukum antara MA dan Kejatisu bahkan di Internal Kejatisu sendiri.

Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Rapidin Simbolon menikmati dana Covid-19 ketika menjabat sebagai Bupati Samosir periode 2016-2021 masih menyimpan misteri. Hingga berbagai aksi demo desakan  dan tanggapan praktisi hukum ikut angkat bicara mengkritik keanehan hal ini.

Direktur Pusat Studi Hukum dan Pembaharuan Peradilan (Pushpa) Sumut, Muslim Muis pun memberikan pandangan dan harapannya terkait adanya laporan pengaduan masyarakat terhadap Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon tersebut.

“Terkait putusan MA yang menyatakan adanya menikmati, maka Kejaksaan harus bertindak, karena kata menikmati itu kan berarti melakukan tindak pidana. Jadi jaksa jangan lagi bermain-main, apalagi kasus ini menyangkut dana Covid-19," tegas Muslim Muis kepada tvOnenews.com, Senin (28/8/2023).

Mantan Direktur LBH Medan ini juga menegaskan seharusnya Kejaksaan sudah bisa mendapatkan unsur-unsur tindak pidana terhadap pihak yang dinilai menikmati.

Baca Juga

Aliansi Mahasiswa Sumut Kepung Kejati Tuntut Penuntasan Kasus Korupsi di Daerah hingga Skandal Jampidsus

"Masak jaksa gak bisa mencari unsur-unsur tindak pidana terhadap yang bersangkutan. Kalau niat ingin menindaklanjuti, pasti dapat unsur tindak pidananya," katanya.

Ia lalu mengimbau agar kejaksaan khususnya Kejati Sumut agar berani menegakkan keadilan dan memproses hukum seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa pilih kasih, agar kepercayaan publik terhadap kinerja dan netralitas pihak kejaksaan khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara semakin meningkat.

“Namun, kalau nantinya jaksa malah bermain-main dengan kasus ini, apalagi menyangkut dana Covid-19, maka masyarakat bukan hanya tidak percaya lagi, tapi benci dengan kejaksaan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, beberapa penggiat anti korupsi mulai dari aktivis, praktisi hukum hingga mahasiswa di Sumatera Utara, melaporkan Rapidin Simbolon ke Kejati Sumut terkait kasus dugaan korupsi dana Covid-19 di Samosir.

Mereka melaporkan Ketua DPD PDIP Sumut itu berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA) dalam salinan putusan kasasi terdakwa Jabiat Sagala (59) mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Samosir yang menyatakan Rapidin Simbolon terbukti memanfaatkan dan menikmati Dana Covid-19 saat menjabat sebagai Bupati Samosir periode 2016-2021.