Kejaksaan Negeri Aceh Timur Tetapkan 6 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan, Rugikan Keuangan Negara Lebih dari Rp6 Miliar

Aceh Timur, tvOnenews.com - Setelah melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi dalam proyek pembangunan jalan di dua Kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, Aceh, yaitu Desa Beusa Sebrang dan Desa Alue Tuwi, Kejaksaan Negeri Aceh Timur telah menetapkan 6 tersangka.

Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Aceh Timur berhasil mengidentifikasi 6 tersangka, terdiri dari 2 PPTK, 2 Pengawas, dan dua Rekanan dengan inisial A-RA-MS-KU-DA dan EZ.

Selain menetapkan tersangka, penyidik juga berhasil menyita lebih dari Rp1 miliar dari para tersangka sebagai penggantian atas kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi ini.

"Kerugian negara dari proyek-proyek ini mencapai lebih dari 6 miliar Rupiah, yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DOKA)," ungkap Kajari Aceh Timur, Lukman Hakim, kepada tvOnenews.com pada Kamis, (7/9/2023).

Penetapan tersangka ini didasarkan pada bukti-bukti konkret dan hasil pemeriksaan oleh ahli yang berkaitan dengan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para PPTK, Rekanan, dan Pengawas.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur mengungkapkan bahwa kerugian akibat tindak kejahatan ini mencapai lebih dari 6 miliar Rupiah, dan saat ini keenam tersangka telah ditahan di Lapas Kelas II B Idi.

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

Keenam tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal ini menyatakan bahwa:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 50 juta Rupiah dan maksimal 1 miliar Rupiah," tutup Kajari Aceh Timur, Lukman Hakim.

Kajari juga menambahkan bahwa jika di kemudian hari ditemukan fakta dan bukti-bukti baru, maka tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka tambahan.