Kompak! Seluruh Caleg Partai Ummat Tulang Bawang Lampung Mengundurkan Diri

Tulang Bawang, tvOnenews.com - Seluruh calon anggota legislatif (Caleg) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Tulang Bawang, Lampung kompak mengundurkan diri dari pencalonan pada Pemilu 2024 mendatang.

Aksi pengunduran diri itu secara resmi dilakukan pihaknya dengan mendatangi langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulang Bawang bersama Ketua DPD Ummat setempat Jumat (3/11/2023).

Selain mengundurkan diri dari pencalonan legislatif, para anggota dan ketua juga berhenti dari kepengurusan DPD Partai Ummat Tulang Bawang.

Sekretaris DPD Partai Ummat Tulang Bawang, Sahroni mengatakan pihaknya secara resmi mengundurkan diri dari calon legislatif dalam perhelatan Pemilu 2024 mendatang dengan mendatangi kantor KPU Tulang Bawang.

Selain sebagai calon legislatif, pihaknya juga secara kompak mengundurkan diri sebagai pengurus DPD Partai Ummat Tulang Bawang.

"Ada 27 Caleg DPD Partai Ummat yang setuju mengundurkan diri pada perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang," kata Sahroni.

Baca Juga

Fakta-Fakta Pria Tewas dengan Kepala Terbungkus Plastik di Lampung, Jendela Tidak Terkunci hingga Korban Berkomunikasi dengan Dua Orang

Menurut Sahroni, terdapat sejumlah poin yang menjadi dasar kekecewaan tersendiri hingga pihaknya melakukan aksi pengunduran diri tersebut.

"Salah satunya yang mendasar adalah kekecewaan, karena tidak sejalannya kita dengan vertikal keatas Partai Ummat yaitu DPW Partai Umat Lampung dan DPP, sehingga pada hari ini merupakan salah satu bentuk kekecewaan serta kami berprinsip untuk mengundurkan diri," bebernya.

Sementara itu, Ketua KPU Tulangbawang Reka Punnata mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, mengenai tindakan yang akan dilakukan selanjutnya.

"Mengingat kan besok sudah diumumkan didalam DCT, kemudian selanjutnya akan dilakukan pencetakan surat suara, nah apakah ini nanti dicoret sebelum dilakukan pencetakan surat suara atau bagaimana akan kami koordinasi ke KPU Provinsi. Apalagi tanggal 6 semua pelaporan sudah dilaporkan ke KPU RI," tutupnya. (puj/muu)