Terbukti Berperan sebagai Joki CPNS, Polda Lampung Belum Tetapkan Pelaku sebagai Tersangka

Bandar Lampung, tvOnenews.com - Penyidik Polda Lampung telah meningkatkan status penanganan kasus joki tes CPNS kejaksaan 2023 melibatkan mahasiswa ITB asal Lampung dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan.

Meski telah naik ke tahap penyidikan, pelaku hingga saat ini masih berstatus saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, menyebut ada penyedia jasa joki.

Peningkatan status perkara tersebut seiring sederet temuan keterangan dan barang bukti telah diperoleh penyidik selama proses penyelidikan terhadap RDS (20), mahasiswa ITB asal Lampung yang tertangkap menjadi joki CPNS kejaksaan 2023 beberapa waktu sebelumnya.

Dalam tahap penyidikan, saat ini Polda Lampung masih mengejar lima terduga pelaku lain yang terindikasi kuat menjadi anggota dalam sindikat joki yang melibatkan mahasiswa ITB. Kelimanya telah diketahui masing-masing identitasnya yaitu berinisial A, R, T, A, dan I.

Kelima anggota sindikat joki tersebut berperan mendukung aksi RDS dengan cara memanipulasi kartu identitas hingga wajah sang joki menyerupai peserta ujian asli alias pengguna jasa joki.

Meskipun penyidik telah meningkatkan status penanganan perkara dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, hingga saat ini, RDS masih berstatus saksi. Selain itu, penyidik juga tidak melakukan penahanan terhadap RDS, melainkan hanya dikenakan wajib lapor.

Dalam penanganan kasus joki CPNS Kejaksaan Lampung 2023 yang melibatkan mahasiswa ITB asal Lampung tersebut, Polda Lampung menyatakan telah melakukan gelar perkara untuk pendalaman. Meski demikian, Polda Lampung belum membeberkan hasil gelar perkara.

"Kita mendapatkan laporan penyerahan itu memang dari kejaksaan. Sejauh ini, sedang pendalaman dari teman-teman krimsus dan sudah proses naik tingkat penyidikan. Mudah-mudahan segera kita bisa lakukan penangkapan dan upaya paksa lainnya," kata Irjen Pol Helmy Santika, Rabu (29/11/2023).

Helmy Santika menjelaskan, penanganan perkara itu tidak hanya berfokus pada pelaku RDS selaku eksekutor alias joki. Namun turut menyasar para anggota sindikat joki lainnya. "Karena pasti ada yang menyediakan tenaga joki. dia sudah beraksi berapa lama? Kemudian terhadap KTP yang jumlahnya lebih dari satu kalau tidak salah lebih dari 10," ujar Helmy Santika.