Heboh Emak-emak Viral Ngomel Penipu di Kejari Medan, Ini Penjelasan Kasi Intel

Medan, tvOnenews.com - Beredar sebuah video seorang emak-emak yang mengomel ke petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Pihak Kejari Medan pun mengklarifikasi terkait persoalan tersebut.

Di dalam video, terdengar seorang ibu sedang marah-marah. Tampak suasana ruangan kejadian itu berada di Pelayaman Satu Pintu Satu Pintu (PTSP) Kejari Medan.

"Kenapa takut. Penipu kalian di sini. Kantor Kejaksaan penipu. Sekolah di mana kalian, sekolah di hutan. Ini hang kerja di Kejaksaan ini, sekolahnya semua di hutan," ujar seorang emak-emak sembari merekam video.

Setelah itu, terlihat seorang emak-emak yang menegur petugas Kejari Medan. Emak-emak tersebut menyoroti soal pelayanan. Emak-emak itu berpendapat pihaknya dirugikan.

Terkait hal itu, Kepala Seksi Intelijen di Kejaksaan Negeri Medan, Dapot Dariarma angkat bicara. Dapot mengucapkan video tersebut diunggah di media sosial pada Kamis (8/2/2024).

Ia mengungkapkan ada beberapa poin klarifikasi. Pertama, bahwa kejadian itu berlangsung pada Senin (5/2/2024). Saat itu seorang warga bernama Wasu Dewan bersama istrinya masuk ke ruangan PTSP Kejari Medan.

Baca Juga

Jaksa Tuntut Terdakwa Pembunuhan Ibu Kos di Kota Medan 13 Tahun Penjara

"Awalnya, tim security Kejari Medan telah mengingatkan agar barang-barang dan HP yang dibawa oleh Wasu Dewan bersama dengan istrinya disimpan di loker yang ada di PTSP," kata Dapot.

“Namun Wasu Dewan bersama dengan istrinya menolak aturan SOP penerimaan tamu di Kejari Medan," tambahnya.

Kedua, Wasu Dewan bersama dengan istrinya yang merupakan korban atas perkara tersangka Citra Dewi yang melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Ketiga, Wasu Dewan bersama dengan istrinya menanyakan perkembangan perkara yang dilaporkannya tersangka Citra Dewi oleh Jaksa Penuntut Umum, Risnawati Br Ginting.

Namun, lanjutnya, Risna menjelaskan perkara Citra sudah dikembalikan kepada penyidik Polrestabes Medan pada 29 Januari 2024 untuk kedua kalinya melalui berita acara koordinasi yang ditandatangani penyidik dan distempel.

Keempat, Risna telah menjelaskan poin-poin kekurangan berkas perkara yang belum dilengkapi oleh penyidik. Jaksa juga menjelaskan kronologis waktu mulai dari diterimanya SPDP, masuknya berkas perkara, hingga pengembalian berkas, serta lainnya.