Unjuk Rasa, Mahasiswa USU Bakar Foto Presiden Jokowi

Medan, tvOnenews.com - Puluhan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dan membakar foto bergambar Presiden Jokowi di depan Kantor DPRD Sumatra Utara, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (12/2/2024).

Dalam aksi turun ke jalan tersebut, puluhan mahasiswa ini juga mendesak agar DPR-RI untuk mempercepat pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Bentuk kekecewaan, para mahasiswa pun membakar gambar Jokowi dan memasukkannya ke dalam kobaran api dari ban bekas yang dibakar oleh mahasiswa sebagai simbol matinya sistem demokrasi di Indonesia.

Koodinator Aksi, Fahrurozy Efrial mengatakan pembakaran foto tersebut merupakan wujud kekecewaan terhadap mundurnya demokrasi di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Dengan ini kami mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dari Aliansi Mahasiswa Rakyat mendesak Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, serta mendesak MPR RI dan DPR RI melalui Kantor DPRD Sumut untuk segera melakukan proses pemakzulan Presiden Jokowi," kata Fahrurozy.

Tambah Fahrurozy menyebut bahwa keberpihakan Jokowi kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 14 Februari 2024 nanti sangatlah merusak sistem demokrasi di Indonesia.

“Keberpihakan Jokowi pada pemilu 2024 ini sangatlah merusak sistem demokrasi di Indonesia,” ucap Fahrurozy Efrial, koordinator aksi demo Aliansi Mahasiswa Rakyat Menggugat itu.

Baca Juga

Dalam Waktu Dekat, Polisi Bakal Tentukan Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa Soal Fitnah Ijazah Palsu Jokowi

Sementara itu, sebelum membakar foto Presiden Jokowi di depan Kantor DPRD Sumatra Utara, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan yakni:

1. Mendesak Jokowi untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
2. Meminta KPU, Polri dan TNI untuk netral pada Pemilu 2024. Bawaslu diminta awasi Pemilu secaraserius Menyesalkan putusan MK No.68/PUU-XX/2022 tentang menteri mencalonkan diri di Pilpres tanpa mengundurkan diri.
3. Memaksa capres dan cawapres serta tim pemenangannya yang masih di jajaran eksekutif untuk mundur dari jabatannya untuk mencegah conflict of interest. (zul/nof)