Konflik Manusia dengan Harimau Sumatera di Lampung dan Langkat, Aktivis Lingkungan: Di mana Pemerintah?

GPS Collar merupakan teknologi yang berfungsi untuk mendeteksi posisi satwa dengan prinsip GPS yang diletakkan pada bagian leher. Alat ini dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk melacak, mengumpulkan data, dan mengamati perilaku satwa liar.

"Kalau memang yang menyerang itu harimau sumatera yang dilepasliarkan Bu Menteri KLHK, yaitu Si Ambar dan Situtung, peran BBKSDA Sumut yang menaungi itu perlu dipertanyakan," tegasnya.

"Karena ini menyangkut nyawa manusia. Di mana letak empati BKSDA dalam berprikemanusiaan? Wajib dikoreksi kinerjanya.”

Ratusan warga membakar Kantor Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam (PPA) Resort Suoh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Senin (11/3/2024) petang. (tim tvOne/Pujiansyah)

Selain itu, Yudha Lesmana juga menilai konflik manusia dan satwa yang terjadi di Lampung mengindikasikan ketidakhadiran pemerintah dalam menangani konflik, di mana keresahan masyarakat akan ancaman harimau berujung pada tindakan anarkis, yaitu pembakaran kantor Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Lampung.

“Di mana pemerintah? Ini situasi yang emergensi, harusnya ada sikap empati yang berwujud tindakan, bukan menunggu, apalagi sudah atau ada korban jiwa. Sifat harimau itu pengingat, jadi kalau dia dan koloninya diganggu, dia akan mengingat,” tegas Yudha.

Parber Turnip (kanan) bersama Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar (kanan) saat melepasliarkan dua harimau sumatera di kawasan TNGL beberapa waktu lalu. (tim tvOne)