Sebut Muktamar PKB Bali Sudah Dapat SK Kemenkumham, Wasekjen PKB: Selain Itu Ilegal Bubarkan

Medan, tvOnenews.com - Wakil Sektretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Zainul Munasichin menyebutkan, jika kepengurusan baru hasil Muktamar di Bali telah dikeluarkan SK-nya oleh Kemenkumham. Ia juga menginstruksikan membubarkan jika ada muktamar selain itu yang diklaimnya Ilegal.

Hal itu dikatakan Zainul saat menyampaikan kata sambutan pada acara Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara di Hotel Emerald Garden, Kecamatan Medan Baru pada Senin (2/9/2024) malam.

"Hari ini adalah musyawarah kerja PKB di Sumut yang tujuan utamanya adalah konsolidasi kepengurusan, kedua sosialisasi hasil-hasil muktamar. Kemudian juga merumuskan agenda kerja PKB di Sumut. Inilah yang menunjukkan jika PKB solid hingga dimulai dari yang paling bawah," kata Zainul Munasichin pada pembukaan kegiatan Muskerwil PKB Sumut di Medan, Senin (2/9/2024) malam.

Dalam Muktamar di Bali, Muhaimin Iskandar kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sedangkan Ketua Dewan Syuro adalah Wakil Presiden, Ma'ruf Amin.

Kewenangan Dewan Syuro juga disebut tidak ada yang dikurangi di Muktamar Bali.

“Muskerwil ini agenda utamanya yang pertama adalah konsolidasi kepengurusan, kedua sosialisasi hasil-hasil Muktamar di Bali kemarin, dan yang ketiga tentu saja adalah merumuskan agenda-agenda kerja PKB se-Sumut,” katanya ketika diwawancarai tvOnenews.com.

Baca Juga

DPR RI Sorot Maraknya Kecelakaan Kapal

Zainul juga sebagai perwakilan dari DPP sangat mengapresiasi kegiatan Muskerwil ini, karena merupakan DPW yang pertama kali menggelar Muskerwil adalah Sumut. Dengan harapan penuh, ia mengatakan bisa turut diikuti oleh DPW-DPW daerah lain.

“Yang perlu saya sampaikan, bahwa di Muskerwil ini sebagai ajang dari konsolidasi kita ingin memastikan bahwa PKB hari ini solid secara struktural, mulai dari DPP hingga ke level yang paling bawah,” sebutnya.

Di kesempatan yang sama, Zainul juga menyinggung terkait pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Muktamar Bali dan ingin membuat Muktamar tandingan.

Menurutnya, jika ada yang mengatakan kalau Dewan Syuro kewenangannya dan perannya dikurangi, itu adalah hoaks.

“Kalau ada yang hasil di luar dari Muktamar kemarin, itu semua tidak benar. Karena Dewan Syuro DPP PKB tetap mendapatkan tempat yang istimewa, menjadi tempat rujukan dari seluruh pengambilan keputusan strategis di PKB,” tandasnya.