Ganti Rugi Rp45 Miliar Tidak Jelas, Zulia Mentawai Hadirkan Saksi Ahli

Selain menghadirkan saksi ahli, PT ZMR dihadiri oleh pengacara Mulyadi dan rekan serta Direktur PT ZMR Diswandi.

“Pembebasan lahan tol Padang Sicincin telah mengakibatkan perusahaan dirugikan moril dan materil karena secara administrasi ganti rugi tahapannya sudah final,” kata Mulyadi.

Dalam persidangan, Mulyadi bertanya kepada saksi Ahli terkait semua kesepakatan soal ganti rugi yang sudah ditandatangani oleh pihak KJPP berupa ganti rugi tanah hasil dalam, pasir dan sirtu dalam kawasan lokasi izin tambang PT ZMR harusnya dibayarkan karena sudah validasi BPN dan harus dibayarkan PPK.

Apakah bisa dibatalkan? Saksi ahli menjawab di depan majelis hakim dan tergugat bahwa tidak ada dasarnya dibatalkan. Bahkan Aneh jika tidak dibayarkan apalagi sudah divalidasi pihak berwenang.

Menurut Humas PT ZMR Yalmarizul kepada tvOnenews.com, sebelumnya sudah ada kesepakatan pembayaran sebanyak Rp45 miliar ke PT Zulia Mentawai Rik di atas akta notaris.

“Semua bukti itu sudah sama Kakanwil BPN dari September 2020 itu harusnya Desember 2020 sudah clear. Tapi setelah itu tidak ada perkembangan pembayaran. Pada 10 Juni 2021 kita tambah bukti PPK PU dan dapat kopian SPP yang sudah ditandatangani untuk PT ZMR sebanyak Rp6,8 miliar. Tapi uangnya tidak ada diterima perusahaan,” katanya.

Yalmarizul menceritakan proses ganti rugi kepada PT ZMR. Mulai dari kesepakatan dengan appraisal di Asrama Haji 2 Desembar 2020. Lalu, validasi BPN 4 Desember 2020, SPP dan PPK 10 Juni 2021. Dilanjutkan Penawaran konsinyasi dari Pengadilan Negeri Padang Pariaman via Pengadilan Padang ke PT ZMR 4 Juni 2021. (asa)