Digitalisasi Sistem Pembayaran, Sebagai Strategi dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Istimewa
Sibolga, tvOnenews.com- Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah potensi sumber penerimaan utama dari APBD. Keberhasilan dari pemerintah daerah dalam membangun ekonomi di wilayahnya tergantung pada kemampuan aparaturnya untuk dapat mengumpulkan potensi yang ada pada masyarakat, melalui optimalisasi peningkatan PAD.
Untuk itu pada Senin kemarin (14/7/2025) bertempat di Aula Graha BI Sibolga. KPw Bank Indonesia (BI) Sibolga menggelar kegiatan capacity building dan sosialisasi digitalisasi sistem pembayaran bagi perangkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Sibolga. Kegiatan ini merupakan bagian dari program implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang terus didorong di wilayah Sumatera Utara.
Kepala KPw BI Sibolga, Riza Putera, mengatakan bahwa digitalisasi kini menjadi keniscayaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Menurutnya, percepatan digitalisasi transaksi sangat penting untuk menjawab tantangan efisiensi dan transparansi, sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Digitalisasi transaksi Pemda bukan sekadar tren, tapi merupakan solusi strategis yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas keuangan daerah," ujar Riza dalam sambutannya.
Riza menjelaskan, kegiatan tersebut digelar sebagai langkah akseleratif untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan daerah terkait manfaat dan tata kelola program ETPD.
Pihaknya juga bersinergi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sibolga guna memperkuat edukasi kepada perangkat daerah dan mendorong edukasi langsung kepada masyarakat terkait pentingnya transaksi non-tunai.
Dalam paparannya, Riza menyebutkan bahwa indeks ETPD Kota Sibolga pada semester II tahun 2024 tercatat sebesar 93,5%. Angka ini menunjukkan pencapaian yang baik, meskipun mengalami penurunan sebesar 0,75% dibandingkan tahun sebelumnya.
Penurunan tersebut, menurut Riza, perlu segera direspons dengan penguatan aspek realisasi, khususnya dari sisi transaksi pajak dan retribusi yang harus dijalankan secara konsisten.
“Pemko Sibolga juga mengalami penurunan peringkat dalam championship TP2DD tahun 2024, dari posisi ke-21 menjadi ke-23 dari 34 kota di Pulau Sumatra. Hal ini menjadi catatan penting untuk terus meningkatkan kinerja TP2DD, baik dari sisi proses, output, maupun outcome," tegas Riza.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa transaksi pembayaran digital di wilayah kerja KPw BI Sibolga, khususnya penggunaan QRIS, mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir 2024, nilai transaksi QRIS di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah mencapai Rp89,3 miliar, tumbuh sebesar 57,17% secara tahunan. Bahkan hingga Mei 2025, jumlahnya meningkat menjadi Rp98,6 miliar, dengan rata-rata transaksi bulanan mencapai Rp19,7 miliar.
Dari sisi pelaku usaha, tercatat sebanyak 27.400 merchant di dua wilayah tersebut telah menggunakan QRIS, mayoritas berasal dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan ini mencapai 16,2% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan semakin tingginya akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.
Namun demikian, Riza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan ETPD secara menyeluruh. Antara lain, belum meratanya penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi, masih rendahnya kesadaran pemerintah daerah, serta peran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang belum optimal di beberapa aspek.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang unik. Namun kami tetap berkomitmen untuk terus memberikan fasilitasi, edukasi, dan dukungan, termasuk melalui kegiatan seperti sosialisasi, publikasi, rapat koordinasi, dan event nasional yang akan terus digelar sepanjang tahun 2025 ini," pungkas Riza.
Kegiatan ini diharapkan mampu menjadi momentum percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Kota Sibolga serta mendorong peningkatan kinerja dan capaian program ETPD di tingkat lokal demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang madern,efisien, dan transparan.
Load more