DPRD vs Bupati Masinton Pasaribu, P-APBD Tapteng 2025 Berpotensi Perkada

Disman Sihombing pun meminta kepada rekan-rekan Anggota DPRD Tapteng agar tidak menyebarkan informasi menyesatkan, bahwa terjadi pemborosan pada acara seremoni yang berlebihan pada perayaan Hari Jadi ke 80 Kabupaten Tapteng.

Katanya lagi, bahwa perlu juga dipahami, perayaan hari jadi daerah itu bukan sekadar seremoni tetapi memiliki tujuan di antaranya, meningkatkan rasa syukur atas perjalanan sejarah, keberadaan dan pembangunan.

Kemudian menghormati dan mengenang jasa para pendiri, tokoh serta pejuang yang meletakkan dasar atas terbentuknya daerah.

Juga untuk memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki di antara seluruh lapisan masyarakat, serta menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas, jati diri serta kekayaan budaya sekaligus melestarikan nilai luhur yang diwariskan.

Perayaan hari jadi juga menjadi momentum refleksi bersama untuk melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan serta memicu semangat baru untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Disman Sihombing kemudian mengimbau kepada rekan-rekan Anggota DPRD Tapteng untuk menghormati dan menghargai hasil pilihan rakyat serta menjunjung tinggi kepentingan rakyat.

Baca Juga

Pemprov dan DPRD Jatim Sepakati Dana Cadangan Pilgub Rp600 Miliar Disiapkan 2027, Gubernur Khofifah: Agar Tak Jadi Beban APBD Satu Tahun Sekaligus

Disman mengungkap, justru yang menjadi persoalan saat ini, bahwa Tapteng ternyata masih punya utang senilai Rp 70 miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang diwariskan oleh pemimpin pemerintahan sebelumnya.

“Akibatnya, pemerintahan saat ini terpaksa harus membayarkan cicilan pokok dan bunga utang tersebut hampir mencapai Rp 11 miliar per tahun,” kata Disman Sihombing.

"Bahkan, beban pembayaran utang tersebut telah mengakibatkan terjadinya defisit (kekurangan) anggaran Rp 3,1 miliar di APBD 2025, sehingga berdampak pada program kegiatan pembangunan," pungkasnya.(ssg/chm)