Izin Tambang Emas Dicabut Satgas PKH, Ini Tanggapan Martabe

Medan, tvOnenews.com - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), resmi mencabut izin perusahaan tambang emas Martabe yang dikelola PT Agincourt Resources. 

Tambang emas Martebe merupakan satu dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena menyebabkan bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Menyikapi hal itu, PT Agincourt Resources (Perseroan) menghormati arahan dan kebijakan Pemerintah, serta kooperatif mengikuti seluruh prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku. 

“Prioritas kami adalah memastikan berjalannya tata kelola perusahaan yang baik serta praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, demi terciptanya nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkap Senior Manager Corporate Communications PT Agincourt Resources, Katarina Siburian Hardono, Minggu (1/2/2026).

Menurutnya, Perseroan akan terus mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi guna menjamin kepastian berusaha dan keberlanjutan operasional, sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

“Perseroan berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam mengikuti semua prosedur hukum dan tetap berupaya menjaga hak Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,” tutup Katarina Siburian Hardono.

Baca Juga

Ikut Serta Satgas PKH, Militer Diingatkan Tak Lupa Akan Pertahanan Negara

Sebelumnya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengumumkan hasil investigasi terhadap sejumlah Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), izin pertambangan dan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, di Istana Kepresidenann, Jakarta Pusat pada Selasa (20/1/2026).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut pemerintah. Dia memaparkan pascaterjadinya bencana hidrometeorologi di Aceh Sumut dan Sumbar, Satgas PKH mempercepat proses audit di 3 provinsi itu.

"Berdasarkan laporan tersebut, bapak presiden ambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahan yang terbukti melakukan pelanggaran," ujar Prasetyo Hadi. (Tim tvOne/wna)