Ini Strategi Pemkab Tapanuli Utara Tekan Inflasi Dampak Kenaikan Harga BBM

Tapanuli Utara, Sumatera Utara - Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan antisipasi dampak kenaikan BBM, bertempat di Sopo Rakyat Rumah Dinas Bupati, Tarutung, Rabu (7/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Bupati Nikson Nababan memberikan penekanan yang menjadi prioritas utama dalam menekan angka inflasi. "Saya tekankan dan tegaskan untuk hal hal yang menjadi prioritas utama untuk segera ditindaklanjuti. Komoditas Tapanuli Utara khususnya cabai merah dan bawang merah surplus, agar siap dikerjasamakan dengan Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatera Utara menjaga diparitas harga dan pasokan," tegasnya.

Dalam hal ini, lanjut Bupati Nikson, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara  tetap bekerja keras untuk menahan lajunya inflasi dengan tetap berkordinasi dengan TPID Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga ketersediaan pasokan.

"Saya tegaskan juga untuk optimalisasi penggunaan pupuk organik, perbaikan pola tanam dan optimalisasi peranan perusda pertanian dan Bumdes Kabupaten Tapanuli Utara sebagai oftaker produk dari petani," jelas Nikson.

Diakhir arahannya, Bupati menyampaikan peran penting Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

"Saya juga mendorong untuk optimalisasi anggaran untuk melakukan operasi pasar murah dan sidak pasar serta peningkatan komunikasi kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi inflasi dan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendorong pola konsumsi produk olahan pangan," tutur Nikson.

Baca Juga

Prabowo Pilih Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Istana Ungkap Alasannya

Dijelaskannya, untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah mengeluarkan keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 545 Tahun 2022 tentang penetapan tarif ongkos angkutan/bus penumpang umum angkutan kota dan pedesaan dan antar kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan BBM di kecamatan yang tidak memilik SPBU, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pertamina dan BPH Migas dan melaksanakan sesuai dengan regulasi.

"Untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengharapkan agar Bank Indonesia Sibolga dan PT Pertamina berkenan memanfaatkan dana sosial maupun CSR untuk program hilirisasi produk pertanian di Kabupaten Tapanuli Utara," pinta Bupati Nikson. 

Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sibolga, Yuliansyah Andrias hadir dalam rakor ini memaparkan kondisi Inflasi di  wilayah kerja BI Sibolga dan menyatakan mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menekan laju inflasi.